LANGKAH INDONESIA BISNIS KELAPA SAWIT DINILAI TEPAT

         Jakarta, 5/6 (ANTARA) - Langkah Indonesia dalam mengelola bisnis kelapa sawit berkelanjutan dinilai sudah tepat oleh organisasi nonpemerintah internasional, World Growth.

        "Pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah efektif untuk menunjukkan kepada konsumen produk kelapa sawit Indonesia bahwa produk tersebut berkelanjutan, termasuk dengan mendirikan Indonesia Sustainable Palm Commission," kata Ketua World Growth Alan Oxley di Jakarta, Selasa.

        Ia mengungkapkan hal tersebut dalam acara konferensi pers "Trade Issues Confronting Indonesian Palm Oil Industry" yang juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadli Hasan.

        "ISPO menyediakan alternatif sertifikasi berkelanjutan baik untuk produsen maupun konsumen dan hingga saat ini satu-satunya sistem yang berhasil memperlihatkan nilai berkelanjutan adalah 'Roundtable on Sustainable Palm Oil' yang memang diikuti oleh banyak perusahaan Indonesia, artinya mereka mendukung program kelapa sawit berkelanjutan," tambah Alan.

        Ia mengakui bahwa sejumlah negara maju menerapkan aturan yang mendorong pengurangan impor produk dari Indonesia.

        "Misalnya aturan Uni Eropa tentang "Renewable Energy Directive" yang tujuannya hanya untuk melindungi negara UE atas produk kelapa sawit atau biodiesel yang lebih murah karena produk biofuel mereka lebih mahal," kata Alan.

        Alasan tersebut, menurut Alan, juga menjadi alasan yang diajukan oleh Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Amerika Serikat yaitu untuk mencegah pasar AS mendapatkan produk kelapa sawit yang lebih murah sebagai bahan bakar terbarukan.

        Menurut EPA, emisi gas rumah kaca minyak sawit Indonesia yang masuk ke pasar AS hanya sebesar 17 persen untuk biodiesel dan 11 persen untuk bahan bakar lestari sehingga pemerintah AS menolak produk kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia.

        "Sedangkan di Australia ada usulan untuk menaruh jumlah kandungan kelapa sawit dalam label produk yang mengandung kelapa sawit, usulan ini berasal dari Partai Hijau," tambah Alan.

        Dalam menyikapi hal tersebut, Alan menyarankan agar pemerintah Indonesia mengajukan keberatan secara resmi kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bahwa aturan-aturan tersebut masuk dalam kategori diskriminasi.

        "Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengajukan keberatan resmi kepada UE, tapi masalahnya karena pembahasan kelapa sawit harus dilakukan oleh empat badan UE maka negosiasi tidak dapat dilakukan secara teratur," jelas Alan yang juga mantan perwakilan Australia di General Aggreement on Tariff and Trade (GATT) itu.

        Terkait dengan krisis Eropa, Alan berpendapat bahwa hal itu hanya akan berdampak kecil bagi negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia karena pasar terbesar kelapa sawit adalah negara berkembang seperti China, India dan Amerika Latin.

        Produksi kelapa sawit Indonesia pada 2011 adalah sebesar 20 juta ton yang sebesar 70 persennya diekspor dengan urutan negara tujuan ekspor terbesar adalah China, India dan Eropa.

        Pada 2012, pemerintah menargetkan produksi kelapa sawit meningkat hingga 25 juta ton dengan target ekspor sebesar 17,5 -18 juta ton.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara