LEGISLATOR MINTA PEMKAB BENTUK TIM PENYIAPAN LAHAN

         Muntok, 15/5 (ANTARA) - Anggota DPRD Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung Ivan Wahyudi meminta Pemerintah Daerah setempat membentuk Tim Penyiapan Lahan untuk memuluskan investor menanamkan modal di daerah itu.

        "Banyak Investor ingin masuk, namun selama ini mereka terkendala sulitnya mendapatkan lahan yang tepat dan sering kali berbenturan dengan masyarakat, sehingga mereka mengurungkan atau menunda niatnya berinvestasi," ujarnya di Muntok, Bangka Barat, Selasa.

        Dengan adanya tim tersebut, diharapkan Pemkab sedini mungkin menyiapkan kawasan mana saja yang cocok bagi investor untuk membangun tempat industri sehingga pembangunan tempat tersebut cepat terealisasi.

        Ia mengatakan, selama ini lambatnya pembangunan industri di daerah Bangka Barat selain disebabkan kurangnya energi listrik juga sering kali para investor berbenturan langsung dengan warga saat mencari lokasi pembangunan kawasan industri.

        "Dengan adanya tim tersebut diharapkan begitu investor datang meninjau Bangka Barat langsung mendapatkan gambaran akan membangun di daerah mana sesuai yang telah disiapkan Pemkab dan tidak perlu menunggu lama," ujarnya.

        Ia mencontohkan, rencana pembangunan PLTU di kawasan Batu Rakit sampai saat ini belum ada kejelasan karena menurut pihak PLN mereka terkendala dengan pembebasan lahan yang kepemilikannya tumpang tindih.

        "PLN mengurungkan niatnya membangun PLTU Batu Rakit karena kesulitan membebaskan lahan dan akhirnya harus mencari tempat baru serta harus memulai tahapan perencanaan dari awal yang membutuhkan waktu lama," ujarnya.

        Menurut dia, Pemkab dapat memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bangka Barat Sejahtera untuk menangani hal tersebut dan mereka dapat memperoleh keuntungan dari jasa tersebut dari pihak investor.

        "Kami yakin dengan adanya tim tersebut, akan banyak mendapatkan manfaat dan kerja lebih efektif karena investor tidak perlu susah mencari lahan pembangunan karena seudah disiapkan Pemkab setempat," ujarnya.

        Untuk permodalan, menurut dia, Pemkab jika tidak mampu memberikan modal, BUMD dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti PT Timah TBK karena perusahaan BUMN tersebut pernah menyanggupi dan menawarkan bentuan permodalan untuk kepentingan pembangunan daerah.

        Ia menjelaskan, tim tersebut diharapkan mampu berkoordinasi dengan Pemkab mengenai kawasan mana saja yang sudah ditetapkan sebagai kawasan industri atau area penggunaan lain (APL), agar penetapan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Pemkab setempat. Selain itu juga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dalam satu kawasan.

        "Kami harap Pemkab sesegera mungkin membentuk tim tersebut dan kami yang duduk di Dewan akan berusaha membantu Pemkab demi kepentingan kemajuan pembangunan daerah," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News