LKPP Luncurkan Whistleblower System Pengadaan

Jakarta, 30/4 (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Whistleblower System pengadaan untuk membantu pencegahan korupsi yang kerap terjadi dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

"Sistem tersebut dimulai hari ini dengan ditandai dengan beroperasinya website resmi untuk whistleblower system, yakni www.wbs.lkpp.go.id," kata Kepala LKPP Agus Rahardjo di Jakarta, Senin.

Agus menjelaskan, pengembangan whistleblower system pengdaaan barang dan jasa pemerintah dilakukan sesuai dengan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 terkait Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, whistleblower system merupakan sarana baru yang dapat dimanfaatkan oleh para whistleblower untuk mengadukan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Sistem ini juga dapat digunakan untuk mengadukan adanya dugaan KKN dalam proses pengdaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya.

Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut Agus, dari total kasus yang ditangani, 80 persen diantaranya adalah kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Jumlah surat yang masuk ke LKPP pun sangat signifikan, Triwulan I 2011 ada 57 surat pengaduan, triwulan II 153, triwulan III 177 dan triwulan IV 197, sehingga total surat pengaduan ke LKPP selama 2011 mencapai 584 surat," jelasnya.

Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan whistleblower adalah orang dalam Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lain yang memiliki informasi maupun aksesinformasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi menyimpang dalam proses pengadaan.

Ditambahkannya, untuk melakukan pengaduan whistleblower dalam menyampaikan informasi secara elektronik terkait penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan memberikan kronologis dan melampirkan bukti yang dapat mendukung adanya penyimpangan.

"LKPP menjamin kerahasiaan whistleblower, karena whistleblower ini akan mendapatkan hak perlindungan berupa identitas yang dirahasiakan serta perlindungan atas hak-hak pelapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," katanya.

Menurutnya, pengadaan yang disampaikan whistleblower adalah pengdaaan yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memenuhi kriteria, berdampak luas, nilai pengdaaan diatas Rp10.000.000.000.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News