MANTAN MENDIKBUD MENENTANG RSBI

         Jakarta, 15/5 (ANTARA) - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Daoed Joesoef menentang sistem pembelajaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

         Hal ini diungkapkan mantan mendikbud periode 1978-1983 ini saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian Pengujian pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa.

         Menurut Daoed, keberadaan Sekolah Bertaraf Internasional seperti diamanatkan pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena menggunakan metode pengajaran dengan menggunakan bahasa asing (Inggris) yang jelas-jelas melanggar konstitusi.

         "Penggunaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris telah melanggar pasal 36 UUD 1945 yang asli yang menyatakan 'Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia' dan telah mengkhianati semangat Sumpah Pemuda Tahun 1928," kata Daoed.

         Mendikbud pada Kabinet Pembangunan III jaman Presiden Suharto ini khawatir cara pembelajaran yang "khas" internasional di RSBI dan SBI akan berdampak negatif bagi peserta didik, karena anak didik menjadi minder, bermentalitas inlander, hilang kebanggaan nasionalnya, padahal mereka menjadi andalan eksistensi NKRI di masa depan.

         "Saya pernah mendengar ada seorang ibu yang kaget mendengar anaknya mengucapkan 'I hate the bahasa', maksudnya bahasa Indonesia . Nampaknya anak ini menyesal tidak dilahirkan sebagai anak Inggris, bagaimana anak ini bisa diharapkan menjadi generasi penerus andalan? Seolah salah asuhan, tetapi ini salah siapa?" katanya.

         Daoed menambahkan bahwa tak ada jaminan seorang yang jenius di bidangnya karena menguasai bahasa Inggris.

         "Saya pernah membaca ada pemenang Nobel dari Jepang yang tidak menguasai bahasa Inggris. Saya tahu benar, tidak sedikit lulusan S-1 ITB dan fakultas teknik lainnya hingga meraih gelar doktor lemah berbahasa asing," imbuhnya.                  
    Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) HAR Tilaar menilai sistem RSBI dan SBI bertentangan dengan roh semangat UUD 1945 karena sistem RSBI ini akan menggerus budaya bangsa dan mengikis rasa nasionalisme.

         "Keberadaan RSBI menampikan paham kebudayaan Indonesia yang merdeka yang merupakan karakter bangsa kata Tillar.

         Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Suyanto mengatakan bahwa persidangan yang telah delapan kali berlangsung tersebut hanya berkutat pada persoalan praktis.

         "Padahal pemohon meminta uji materi ke MK terhadap pasal. Saya yakin Majelis tidak akan berpengaruh terhadap persoalan remeh temeh," kata Suyanto, di depan majelis hakim yang dipimpin Mahfud MD ini. M
    Menurut dia, jika dalam tataran implementasi terdapat kekeliruan, maka akan ada perbaikan, namun yang diperkarakan dalam uji perkara di MK adalah pasal.

         Suyanto mengatakan, saat ini hanya sebanyak 1.300 RSBI di seluruh Indonesia atau sekitar 0,65 persen dari seluruh sekolah yang ada.

         Karena itu, kata Suyanto, para pihaknya mempertanyakan perihal tuntutan akan keadilan dari jumlah tersebut.

         "Saya kira keadilan sudah diletakkan dalam prinsip penyelenggaraan," ujarnya.

         Seperti diketahui, sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan menguji pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI karena dinilai diskriminatif. Keberadaan pasal itu menimbulkan praktek perlakuan yang berbeda antara sekolah umum dan RSBI/SBI.

          Para pemohon itu adalah Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan).

         Pemohon menyatakan jika pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tetap dipertahankan potensi pembatasan akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik akan terus dilanggar.

         Para pemohon meminta MK membatalkan pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 32 ayat (1), (2), (3), Pasal 36 UUD 1945.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News