MENGIKIS DOMINASI TAMBANG DEMI KETAHANAN PANGAN LOKAL

Oleh Donatus Dasapurna Putranta

 

 

     Dominasi sektor pertambangan sebagai lokomotif perekonomian masyarakat Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, terutama tambang bijih timah masih sulit tergoyahkan oleh potensi sumber daya alam lainnya yang belum dikelola maksimal.

     Dibukanya kran sektor pertambangan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut melakukan aktivitas penambangan ternyata membawa dampak luar biasa pada perekonomian Babel.

     Namun kelonggaran tersebut membawa konsekuensi sektor lain seperti perkebunan, perikanan laut dan pertanian terkena imbasnya.

     Menurunnya produksi 'muntok white pepper' atau lada putih Muntok sebagai lada nomor satu di pasar internasional menjadi salah satu bukti warga di daerah itu kurang berminat lagi menekuni perkebunan lada karena banyak yang pindah ke sektor pertambangan.

     "Bagaimana mungkin warga tertarik menjadi petani? Mereka dalam sehari dapat menghasilkan dua kilogram timah berarti sudah sekitar Rp150 ribu masuk kantong, sementara jika menanam padi butuh waktu sekitar tiga sampai enam bulan untuk panen dan hasilnya juga kecil," ujar Sekretaris Dinas Pertanian dan Perternakan Bangka Barat Achmad Yahya.

     Meskipun demikian, pihaknya optimis suatu saat pertambangan akan ditinggalkan warga seiring menipisnya persediaan kandungan mineral di daerah itu yang sudah digali ratusan tahun.

     Untuk meningkatkan animo warga menekuni sektor pertanian, kata dia, Pemkab, Pemprov dan Pemerintah Pusat telah memberikan berbagai bantuan berupa bibit, pupuk, pembangunan infrasrtuktur, pelatihan dan bimbingan melalui PPL dan lainnya.

     Kepala Bidang Pertanian Darmono mengungkapkan, pertanian terutama tanam padi merupakan bidang usaha baru bagi masyarakat Bangka Barat yang memiliki budaya berkebun lada dan karet, untuk meningkatkan animo masyarakat bertani.

     Pihaknya akan terus meningkatkan berbagai bantuan untuk kelompok tani berupa bantuan benih, pupuk, obat-obatan, pencetakan sawah, pembuatan saluran irigasi dan lainnya.

     Semua upaya yang dilakukan tersebut merupakan bukti keseriusan Pemkab dalam upaya meningkatkan produksi padi daerah sekaligus menyukseskan program peningkatan beras nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat.

     "Kami akan terus berupaya meningkatkan animo warga untuk menanam padi dan diupayakan pada 2015 petani lokal mampu menghasilkan sekitar 30 persen kebutuhan beras masyarakat daerah itu," ujarnya.

    
                                    Upaya Perluasan Sawah
     Yahya mengungkapkan pada 2012 Pemkab akan membuka 300 hektare lahan sawah di tiga kecamatan yang terdiri dari 150 hektare di Kecamatan Tempilang, 50 hektare di Kelapa dan 100 hektare di Jebus dengan menggunakan anggaran Pemerintah Pusat, dan tengah mengusulkan pada 2013 menambah luas 1.000 hektare.

          Saat ini lahan potensial untuk lahan sawah di Bangka Barat mencapai sekitar 1.000 hektare yang tersebar di enam kecamatan meliputi Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Tempilang, Kelapa, Jebus dan Parittiga.

           "Dari potensi tersebut yang sudah di setujui Bupati seluas 700 hektare, namun kami khawatir luas lahan tersebut akan terus menyusut seiring maraknya petambangan bijih timah," ujarnya.

           Ia mengharapkan, Pemerintah segera membentuk perencanaan untuk menetapkan zonasi tersebut agar upaya yang dilakukan melalui berbagai program pengembangan pertanian dapat berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan daerah.  
      Menurut Kepala Bidang Pertanian pada Distannak Bangka Barat Darmono, upaya tersebut dilakukan untuk sedikit  mengurangi ketergantungan stok beras dari daerah lain.

           "Pada 2011 produksi gabah kering panen Bangka Barat hanya 2.039 ton, padahal kebutuhan beras masyarakat per tahun mencapai 17.052 ribu ton, penghitungan tersebut berdasarkan jumlah penduduk Bangka Barat mencapai 183.869 orang dikalikan keutuhan beras warga yang mencapai 92,74 kilogram per kapita per tahun," ujarnya.

           Ia menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan beras warga sebanyak 17.052 ton tersebut setidaknya dibutuhkan lahan tanam padi seluas 16.176 hektare dengan asumsi setiap hektare lahan menghasilkan beras sebanyak 1,054 ton seperti hasil panen lokal saat ini.

           Sementara saat ini di Bangka Barat baru tersedia lahan tanam padi seluas 1.334 hektare berupa lahan tanam padi ladang dan sawah yang dikelola anggota kelompok tani maupun perorangan.

          Selain perluasan sawah, pada 2012 menyediakan sebanyak 1,4 ton bibit unggul padi ladang untuk meningkatkan animo bertani masyarakat setempat, bantuan bibit padi lokal varietas utan hantu tersebut akan disalurkan ke kelompok tani yang tersebar di enam kecamatan seluruh Bangka Barat untuk mendukung upaya ketahanan pangan daerah.

    
                            Stop Perluasan
      Berbagai upaya meningkatkan produksi beras lokal tersebut mendapat respon positif Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bangka Barat Kemas Arfani Rahman.

           "Kami tidak mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk perluasan perkebunan sawit, kami hanya mengizinkan perluasan model plasma sekaligus memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan," ujarnya.

           Selain itu, Dishutbun membantu perluasan sawah dengan mengajukan izin penurunan status ke Kementerian Kehutanan untuk lokasi belum persawahan Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, namun belum berjalan mulus seperti yang diharapkan.

           "Beberapa tahun lalu kami sudah mengajukan permohonan penurunan status, namun usulan Pemkab agar lokasi persawahan di Tuik yang masuk status kawasan hutan lindung agar diturunkan ke areal penggunaan lain (APL), ternyata mengalami berbagai kendala dan memakan proses lama serta biaya yang tidak sedikit," ujarnya.

           Menurut dia, areal sawah yang memiliki luas 190 hektare tersebut pada awalnya diusulkan untuk diturunkan statusnya dari hutan lindung menjadi APL namun saat ini statusnya menjadi hutan produksi konversi (HPK).

           "Pada awalnya kami berharap penurunan status tersebut disetujui agar petani di daerah itu merasa nyaman menggarap sawah untuk mencukupi kebutuhan beras lokal," katanya.

           Namun demikian, usulan penurunan status yang tidak disetujui tersebut diharapkan tidak berpengaruh terhadap upaya masyarakat setempat untuk bercocok tanam karena pihaknya akan mencoba mengakomodasi kebutuhan lahan tersebut melalui rencana tata ruang wilayah yang sedang diusulkan.

         "Hal ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya penyediaan lahan pertanian terutama untuk lahan tanam padi baik padi sawah maupun padi ladang," ujarnya.

          Untuk mencukupi kebutuhan beras lokal, Kemas mengatakan, pihaknya akan tetap memperhatikan kebutuhan petani desa Tuik dan akan memperjuangkan perubahan status lahan tersebut agar bisa permanen menjadi kawasan perasawahan.

           "Meskipun masih terkendala status, namun masyarakat setempat sudah lama melakukan aktivitas bertani padi dan bercocok tanam di daerah itu. Secara legalitas masyarakat masih dapat melakukan aktivitas dan tidak perlu khawatir dengan status tersebut," ujarnya.

           Menurut dia, semua yang dilakukan tersebut merupakan bukti keseriusan Pemkab dalam upaya meningkatkan produksi padi daerah sekaligus menyukseskan program peningkatan beras nasional seperti yang dicanangkan Pemerintah Pusat, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian hutan di daerah itu," ujarnya.

          Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bangka Barat Chairul Amri Rani, mengungkapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan disahkan untuk melindungi produktivitas kawasan lain agar tidak terkikis kepentingan dan kerusakan akibat aktivitas penambangan.

          "Perda tersebut disahkan Lembaga Legislatif untuk kepentingan perlindungan kawasan hutan, daerah tangkap nelayan, pariwisata, pertanian dan kepentingan lain, bukan untuk melegalkan penambangan di seluruh wilayah Bangka Barat," ujarnya.

           Ia menjelaskan, lahirnya perda pertambangan dimaksudkan untuk menata daerah mana saja yang diizinkan dan dilarang untuk ditambang, sehingga aktivitas penambangan tidak semrawut dan tumpang tindih dengan kepentingan sektor lain seperti yang terjadi saat ini.

           "Dengan disahkannya Perda tersebut diharapkan pihak aparat penegak hukum juga ikut terbantu jika menemukan pelanggaran operasi penambangan di luar kawasan penambangan mereka memiliki pedoman kuat untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran tersebut," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News