MENGOPTIMALKAN PERAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DI DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Apa yang terlintas di benak Anda apabila mendengar tentang perubahan iklim? Secara umum, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata, contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrem yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah bumi.

Karbon dioksida adalah faktor terbesar penyebab perubahan iklim. Peningkatan karbon dioksida adalah penyebab utama perubahan pada iklim. Namun, gas-gas lain juga dilepaskan, mengotori atmosfir, seperti uap air (H2O), Methane, N2O dan O3 (ozone). Semua gas ini disebut Gas Rumah Kaca. Karbon dioksida adalah salah satu “gas rumah kaca” yang dilepas ke atmosfer karena proses industri. Saat batubara, minyak dan gas bumi dibakar dan juga saat deforestasi atau kerusakan hutan terjadi, karbon dioksida dilepas ke udara. Emisi gas rumah kaca terus meningkat. Dampaknya tidak hanya lokal tetapi juga ke seluruh dunia. Semakin banyak emisi, semakin besar perubahan iklim.

Salah satu perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat dalam beberapa tahun terakhir khususnya yaitu banjir, kabut asap, kekeringan, serta angin puting beliung. Banjir setiap tahun telah menjadi langganan bagi masyarakat Culong dan Kampung Ulu karena ketinggian air di Sungai Culong hingga Sungai Kampung Ulu tersebut. (Sungai Kampung Ulu merupakan muara dari Sungai Babi yang berada di sekitar Gunung Menumbing, yang mana saat ini sungai tersebut sudah rusak akibat penambangan timah secara ilegal). Banjir juga sempat memutuskan jalur transportasi kendaraan ke luar Muntok dalam dua tahun terakhir yaitu terjadi di Kecamatan Simpang Teritip (di daerah Desa Berang (Desember 2013) dan Desa Mayang (Februari 2014)), serta mengakibatkan jalan di salah satu daerah di Kecamatan Kelapa menjadi amblas.

Kabut asap terjadi beberapa tahun terakhir di Bangka Barat memang sebenarnya bukanlah akibat  kebakaran yang terjadi Bangka Barat, melainkan kiriman dari wilayah geografis terdekat yakni Pulau Sumatera khususnya bagian selatan. Akan tetapi kabut asap ini berakibat buruk yaitu banyak masyarakat yang terkena penyakit ISPA. Kekeringan di daerah kita mungkin belum separah di Pulau Jawa ataupun daerah NTT/ NTB. Tetapi cukup membuat masyarakat resah akibat kekurangan sumber air bersih. Kalaupun ada, air yang dipakai sebagai penggantinya adalah air kolong dari bekas tambang yang sudah berusia cukup tua, namun itu juga masih memiliki kadar asam/ logam yang cukup tinggi, sehingga tidak baik bagi kesehatan jika dimasak/ diminum. Dan untuk mendapatkannya, sebagian masyarakat di Bangka Barat harus rela membeli air dengan harga Rp 50.000,- hingga Rp 60.000,- per tedmonnya dan hanya bisa dipakai dalam 2-3 hari saja. Belum lagi gaya hidup kita sekarang yang mungkin dikarenakan udara yang kian memanas terpaksa menggunakan air conditioner (AC), yang mana tentu saja penggunaan freon pada AC tersebut akan menambah jumlah GRK dan merusak lapisan ozon. Belum lagi angin puting beliung, karena secara geografis posisi Kecamatan Muntok khususnya yang berada di dekat pantai yang juga mengalami cuaca yang cukup ekstrim yaitu suhu udara yang cukup tinggi (tahun 2014 mencapai 31-32 derajat Celcius). Sebaliknya, ketika musim hujan, banjir dan wabah penyakit pun tak dapat dielakkan.

Penyebab dari perubahan iklim di wilayah Bangka Barat ini tak lain adalah akibat dari aktivitas masyarakat sendiri. Tak dapat dipungkiri, wilayah Bangka Barat memiliki tambang timah baik legal maupun ilegal yang cukup luas. Memang kita tak dapat menyalahkan masyarakat karena semua manusia juga butuh biaya, dan menambang timah merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Bangka Barat  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, bekas galian tambang yang menganga (lobang camuy) tentu saja menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir. Belum lagi masalah sampah yang kurang diperhatikan dalam pemilahan dan pengelolaannya. Hal ini tentu saja mengakibatkan dampak buruk kepada masyarakat itu sendiri. Berdasarkan data dari RSUD Sejiran Setason, setiap kali setelah terjadi banjir, jumlah pasien diare, DBD, thypus, dan penyakit kulit juga bertambah. Sehingga kita sebagai masyarakat Bangka Barat khususnya, perlu memutar otak untuk mencari solusinya.

Masalah lingkungan sepanjang tahun terakhir sudah menjadi ‘PR’ negeri kita tercinta. Semua orang setuju bahwa lingkungan ini sudah rusak sehingga alam tak lagi bersahabat dengan kita. Akan tetapi, harus ada penanganan secara intensif dan terpadu khususnya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup supaya bencana alam dapat kita cegah. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah harus mencari cara bagaimana agar dapat mengupayakan harapan masyarakat untuk hidup lebih baik terwujud. BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah)  Kabupaten Bangka Barat merupakan ujung tombak dari  pengelolaan lingkungan hidup saat ini telah memiliki beberapa pejabat fungsional yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Salah satunya adalah Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (JAFUNG PEDAL).

Sesuai dengan KEPMENPAN No. 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, pejabat fungsional PEDAL adalah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi :

1)    Pencegahan serta penanggulangan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan (P4L), yang meliputi: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis P4L, melaksanakan upaya P4L, memanfaatkan teknologi lingkungan, melakukan penyuluhan P4L, pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, dan pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar;

2)    Pemulihan kualitas lingkungan, yang meliputi: menyiapkan bahan perumusan, menilai kondisi pencemaran atau kerusakan kerusakan lingkungan, serta melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;

3)    Pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan, yang terdiri dari: menyusun standar bidang lingkungan dan mengawasi penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan;

4)    Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, yang terdiri dari: pengawasan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta penyelidikan.

JAFUNG PEDAL terdiri dari dua macam, yaitu JAFUNG PEDAL TERAMPIL dan JAFUNG PEDAL AHLI. Perbedaan keduanya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1: Perbedaan JAFUNG PEDAL TERAMPIL dan JAFUNG PEDAL AHLI

Jabatan Fungsional PEDAL Terampil

Jabatan Fungsional PEDAL Ahli

  • berijazah D-II
  • berijazah D-IV atau S-1
  • pengatur Muda Tingkat I (II/b)
  • penata Muda (III/a)

 

Pada akhir Tahun 2013, Kementerian Lingkungan Hidup telah merencanakan untuk merevisi Jabatan Fungsional PEDAL menjadi empat macam, yaitu : Jabatan Fungsional Pengawas LH, Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang LH, Jabatan Fungsional Penyuluh LH, dan Jabatan Fungsional Analis Laboratorium LH (khusus PEDAL Terampil) yang mana masing-masing diberikan tupoksi yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

            Berdasarkan TUPOKSI tersebut, keberadaan PEDAL dapat dimaksimalkan peranannya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh para Jafung PEDAL ini tentu saja diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah. Sebagai contoh, PEDAL dapat melaksanakan :

  1. Penyuluhan/ pembinaan secara kontinyu baik itu menyampaikan kebijakan daerah maupun aturan pemerintah supaya dapat membuka mata masyarakat untuk dapat mengelola dan melindungi lingkungan hidup, misalnya dalam pelaksanaan kegiatan Adipura/ Penilaian Kota Bersih, Program Adiwiyata (sekolah bersih), dan Program Kampung Iklim (Adaptasi Perubahan Iklim) dan masih banyak lagi.
  2. Kerjasama dengan SKPD terkait untuk masalah data yang dipergunakan dalam penghitungan Gas Rumah Kaca. Contoh : data tentang luas hutan yang mengalami kebakaran (dari Dinas Kehutanan), data tentang penggunaan pupuk pada ladang/ sawah dan sistem pengelolaan kotoran ternak (dari Dinas Pertanian dan Peternakan), data tentang penggunaan BBM se-Kabupaten Bangka Barat (dari Dinas ESDM, Dinas Perhubungan dan PLTD Bangka Barat).
  3. Melakukan survey untuk memperoleh data tentang baku mutu kadar fisik, kimia, dan biologi sumber air (contoh : air sungai, air sumur pantau) dengan tujuan apakah sumber air tersebut mengalami pencemaran atau tidak. Hal ini perlu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan khususnya limbah B3. Apabila hasilnya diduga mengalami pencemaran maka untuk selanjutnya pekerjaan dapat dilimpahkan kepada Pengawas LH atau PPNS LH.

Lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 65 : “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”, dan dalam pasal 67 : “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup”. Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat, tetapi juga berkewajiban untuk pelestarian fungsinya. Artinya, keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat diraih dengan lebih mudah apabila ada dukungan dari pemerintah daerah dan juga masyarakat sendiri. Kegiatan dan juga fasilitas yang memadai sudah selayaknya dipersiapkan dengan tujuan memudahkan aktivitas dari para Jafung khususnya Jafung PEDAL. Peningkatan kapasitas Jafung PEDAL dengan mengikutsertakan dalam diklat/ bimbingan teknis sangat penting untuk dapat menunjang kinerja. Selain itu, kerjasama yang koordinatif antar instansi/ SKPD teknis juga sangat membantu dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan juga pengembangan pola karir fungsional PEDAL ini.

Dengan demikian, diharapkan dengan  keberadaan fungsional PEDAL yang aktif dan juga kerjasama yang baik dengan semua pihak, lingkungan hidup dapat terselamatkan agar anak cucu kita kelak masih dapat menikmati alam yang sehat. 

 

Sumber:

  1. KEPMENPAN No. 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya
  2. Jumlah Gas Rumah Kaca di Atmosfer Makin Mengkhawatirkan. Diakses di http://m.voaindonesia.com/a/15554274.html pada tanggal 08 September 2014.

 

Penulis: 
Nama: ELFRISKA DAMAYANTI, S.Si | NIP: 19820425 200903 2 003 | Jabatan: FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
Sumber: 
BLHD KABUPATEN BANGKA BARAT

Artikel

05/04/2017 | Diki Anugrah Hardi
30/01/2017 | Mukti Purwanto, S....
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/03/2016 | Dessy Parlina, S. Pt, NIP: 19821228..., Jabatan: Pengawas...
18/02/2016 | Faizal, NIP...., Auditor Kepegawaian...
04/02/2016 | Eddu Novandaharto.ST, Fungsional Ahli...
04/11/2014 | Harwanti, S. Pt
8,983 kali dilihat
17/03/2015 | Elfriska Damayanti...
4,195 kali dilihat
29/12/2015 | Eddu Novandaharto...., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
2,550 kali dilihat
21/01/2016 | Eddu Novandaharto,..., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
2,036 kali dilihat
23/08/2013 |
1,722 kali dilihat
13/03/2014 | Dessy Parlina, S. Pt
1,711 kali dilihat
21/01/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
979 kali dilihat
29/12/2014 | PNPM MPd.Kecamatan...
877 kali dilihat
04/09/2014 | Harwanti, S.Pt
852 kali dilihat
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
608 kali dilihat