NU MINTA MPR AWASI IZIN ORMAS BARU

          Jakarta, 15/5 (ANTARA) - Nahdlatul Ulama meminta MPR turut mengawasi pemberian izin bagi organisasi kemasyarakatan baru agar tidak kecolongan jika ternyata ormas tersebut memiliki komitmen yang rendah terhadap NKRI.

         "Ormas yang tidak berkomitmen pada keutuhan NKRI akan membahayakan persatuan bangsa," kata Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siroj saat menerima kunjungan pimpinan MPR di kantor PBNU, Jakarta, Selasa.

         Ketua MPR Taufiq Kiemas didampingi didampingi dua wakilnya, Melani Leimena Suharli dan Hajrianto Y Tohari menemui Said Aqil untuk menyampaikan undangan agar hadir sekaligus menjadi pembicara dalam peringatan pidato Bung Karno, 1 Juni mendatang.

         Said Aqil mengatakan, NU sudah beberapa kali menyampaikan permintaan pengetatan perizinan ormas baru kepada pemerintah, namun belum ada tanggapan.

         Bahkan, NU melihat pertumbuhan ormas baru, termasuk ormas keagamaan beraliran keras, semakin subur, seakan tidak ada penyaringan.

         "Kami minta MPR ikut mengawal agar kondisi ini tidak berlangsung terus menerus," kata Said Aqil.

         Sementara itu terkait undangan MPR, Said Aqil menyatakan kesanggupan untuk hadir sekaligus menyampaikan sambutan.

         "Cara-cara seperti ini yang justru efektif untuk menyosialisasikan Pancasila ke masyarakat. Tidak perlu lewat lembaga-lembaga yang justru boros anggaran," kata Said Aqil.

         Selain mengundang NU, MPR juga akan mengundang pimpinan ormas lain seperti PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam Peringatan Pidato Bung Karno bertema "Djiwa Kita Djiwa Indonesia-Djiwa Kita Bernafas Pantja-Sila" tersebut.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News