PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (PPLHD)

Persoalan – persoalan lingkungan hidup adalah merupakan tanggung jawab dari kita bersama baik itu tanggung jawab suatu kabupaten, provinsi, negara bahkan dunia internasional. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat dari suatu kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusakan lingkungan hidup dapat mempunyai dampak yang sangat luas dimana dampak lingkungan hidup yang dirasakan akan sama seperti dampak ekonomi, seperti dampak krisis moneter yang pernah kita alami. dimana didalam krisis ekonomi moneter tersebut akan dapat menimbulkan dampak kepada seluruh lapisan masyarakat dunia baik itu golongan masyarakat ekonomi lemah, masyarakat ekonomi menengah, bahkan persoalan krisis ekonomi tersebut bisa menyentuh kalangan masyarakat ekonomi tingkat atas, begitu juga sama halnya dengan persoalan lingkungan hidup juga akan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada, baik itu masyarakat ekonomi lemah, masyarakat ekonomi menengah dan masyarakat ekonomi tingkat atas, Sebagai contoh ditahun 2015 kemarin telah terjadinya kebakaran hutan di indonesia baik itu di pulau sumatera, kalimantan, jawa, dan pulau-pulau di indonesia timur lainya yang sangat dahsyat dan sulit untuk ditanggulangi sebagai akibat dari persoalan alam (kemarau panjang) yang juga dipicu oleh perilaku manusia dalam beraktifitas (pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar lahan) sehingga kebakaran hutan yang terjadi sulit untuk diminimalisir sehingga banyak negara di dunia internasional mengeluh akan kebakaran hutan di indonesia ini, persoalan kebakaran hutan di indonesia telah menjadi perhatian serius baik itu oleh pemerintah indonesia maupun bagi pemerintah dunia internasional karena dampak yang ditimbulkannya dapat membuat negara-negara tetangga terganggu akibat dari asap dan persoalan asap di indonesia sendiri menjadi persoalan yang sangat menganggu bagi kesehatan  masyarakat dan mengganggu aktifitas perekonomian.

Agar dapat terjaminnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukannya upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau ekploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam berupa tambang, perikanan, pariwisata, perkebunan serta kegiatan-kegiatan lain yang memiliki potensi terhadap terjadinya gangguan keseimbangan terhadap suatu ekosistem yang dapat mencemari dan merusak lingkungan yang ada disekitar suatu kegiatan. Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut.

Potensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sebagai akibat dari aktifitas-aktifitas yang ada disekitarnya tidaklah dapat dihindari secara mutlak akan tetapi dapat diminimalisir seminimal mungkin. Dalam perilaku kita sehari – hari, kita dengan gampang dan sangat mudah dalam mengucapkan untuk menyatakan telah terjadinya suatu pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingungan hidup. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

Pencemaran lingkungkungan hidup “ masuk atau dimasukanya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan” sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah “ perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya di Singkat UU 32/2009 tentang PPLH) serta peraturan-peraturan turunannya yang antara lain berkenaan dengan larangan, kewajiban dan/atau persyaratan, pengawasan serta sanksinya. Definisi dari yang dimaksud dengan pengawasan lingkungan hidup itu sendiri adalah “ kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung  oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”  sedangkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (yang selanjutnya di singkat PPLHD) adalah Pegawas Negeri Sipil yang berada pada instansi-instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pegawasan lingkungan hidup (enviromental inspection) telah diatur dalam Pasal 71 UU 32/2009 sbb:

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenanganya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  2. Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  3. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

Dapat dikatakan dengan sangat tegas dalam pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) tentang pentingnya ketersedian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditetapkan oleh Menteri dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya. PPLH dan PPLHD seyongyanya memiliki kompetensi sebagai pengawas yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan petunjuk tata laksana seorang pengawas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk memiliki hal-hal tersebut diatas maka sebelum seseorang diangkat menjadi pejabat fungsional pengawas maka dia wajib untuk ikut pendidikan dan latihan untuk menjadi seorang pengawas.

            Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) maka seorang Pejabat Pengawas berhak dan berwenang dalam melakukan

  1. Melakukan Pemantauan
  2. Meminta keterangan
  3. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
  4. Memasuki tempat tertentu
  5. Memotret
  6. Membuat rekaman audio visual
  7. Mengambil sampel
  8. Memeriksa peralatan
  9. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau
  10. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Pejabat Pengawas lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan sebagaimana tersebut diatas dilindungi oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan “ setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). “

Undang-Undang nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mengamanatkan selain pihak lain yang menghalang-halangi tugas seorang pejabat pegawas lingkungan hidup (PPLH) dan seorang pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) dan pejabat yang berwenang mendapat sanksi, maka seorang pengawas pun mempunyai kewajiban dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 UU/32 2009 yang berbunyi ‘ setiap pejabat yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan  terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan mandat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) merupakan jabatan fungsional karena diharapkan seorang PPLH/PPLHD sebagai pengawas lingkungan hidup dapat fokus dan lebih mandiri dan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Pengawasan lingkungan hidup (enviromental inspection) adalah merupakan tugas yang dimandatkan oleh UU No 32/2009 kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui instansi yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) adalah merupakan pendelegasian pengawasan sesuai Pasal 71 UU No 32/2009.

Untuk mengetahui ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maupun perizinan maka perlu dilakukannya pengawasan secara periodik. dimana tujuan dari kegiatan suatu pengawasan adalah memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab terhadap :

  1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin terkait.

Dan yang menjadi ruang lingkup dari suatu kegiatan pengawasan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh seorang pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah antara lain melingkupi beberapa hal sebagai berikut:

  1. Aspek hukum (aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan peraturan daerah yang berlaku dibidang lingkungan hidup).
  2. Aspek perizinan yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (izin usaha, surat izin tempat usaha, izin ordonansi (HO), izin pembuangan limbah cair, izin pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun, izin pembuangan limbah cair dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lain (izin PPLH)
  3. Aspek kesiagaan dan tanggap darurat yang dimiliki oleh suatu kegiatan usaha dan/atau kegiatan
  4. Aspek saran tindak akibat pelanggaran yang dilakukan.

 

Dalam menjalankan kewenangannya melakukan pengawasan lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai lingkup wilayah kerja yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku dalam peruaturan perundang-undangan yang berlaku antara, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah provinsi, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tentang tata kerja pejabat pengawas lingkungan hidup Provinsi/Kabupaten/Kota dimana disebutkan lingkup kerja seorang pejabat pengawas lingkungan hidup provinsi sebagai berikut :

  1. Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dampak lingungan yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
  2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dampak lingkungan yang penanganannya tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten kota
  3. Lokasi usaha dan atau kegiatan serta dampak lingkungan yang penangganannya dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah
  4. Usaha dan atau kegiatan yang keputusan kelayakan lingkungan hidup diberikan komisi penilai amdal provinsi

Sedangan kewenangan pejabat pengawas kabupaten/kota adalah melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkup kabupaten /kota yang bersangkutan ( pasal 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tentang tata kerja pejabat pengawas lingkungan hidup Provinsi/Kabupaten/Kota)

Demikianlah sekilas tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ini semoga informasi ini dapat bermanfaat dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

Artikel

05/04/2017 | Diki Anugrah Hardi
30/01/2017 | Mukti Purwanto, S....
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/03/2016 | Dessy Parlina, S. Pt, NIP: 19821228..., Jabatan: Pengawas...
18/02/2016 | Faizal, NIP...., Auditor Kepegawaian...
04/02/2016 | Eddu Novandaharto.ST, Fungsional Ahli...
04/11/2014 | Harwanti, S. Pt
9,597 kali dilihat
17/03/2015 | Elfriska Damayanti...
4,290 kali dilihat
29/12/2015 | Eddu Novandaharto...., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
3,008 kali dilihat
21/01/2016 | Eddu Novandaharto,..., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
2,276 kali dilihat
23/08/2013 |
1,936 kali dilihat
13/03/2014 | Dessy Parlina, S. Pt
1,821 kali dilihat
21/01/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
1,294 kali dilihat
30/01/2017 | Mukti Purwanto, S....
1,006 kali dilihat
29/12/2014 | PNPM MPd.Kecamatan...
926 kali dilihat
04/09/2014 | Harwanti, S.Pt
896 kali dilihat