PELAKSANAAN RAKOR MONITORING DAN EVALUASI SPM DI KABUPATEN BANGKA BARAT

 

Muntok- Asisten sekretaris Daerah bidang pemerintahan dan sosial Kabupaten Bangka Barat, Drs. Muhammad Soleh, M. AP mengadakan Rapat Koordinasi bersama Kabag pemerintahan Tentang Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020. Kegiatan dilaksanakan di OR 1 Sekretariat Daerah pada hari Jum'at 16 Oktober 2020. 

Rapat dihadiri oleh Kabag hukum, Kabag Pemerintahan, Kasubag perencanaan di OPD masing-masing yang terdiri dari 6 OPD yang terkait dalam pelaksanaan penerapan SPM seperti BPKAD, DINKES, INSPEKTORAT, DIKPORA, DINSOS, dan PU.

Drs. Muhammad Soleh,M.A.P., mengatakan bahwa melalui SPM dapat diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan bagi warga di berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan dapat mengetahui apa saja pelayanan dasar yang di sediakan oleh pendidikan. Lalu juga meliputi bidang kesehatan, sosial, dan perumahan.

"Kita tahu bahwa SPM ini adalah kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat kita. Minimal, kita penuhi kewajiban sebagai pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang paling mendasar bagi warga kita. Dan pemerintah juga telah memberikan peraturan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM (PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL) ini," ujarnya

Dirinya juga mengatakan kegiatan ini bertujuan agar masing-masing lembaga yang terkait dalam penerapan SPM dapat saling berbagi dan menyampaikan apa saja masalah dalam menerapkan SPM tersebut di tahun 2020 ini.

Di dalam Permendagri Nomor 100 tahun 2018, terdapat 4 hal yang harus dilakukan dalam optimalisasi SPM yaitu,  penguatan komitmen lintas sektoral, integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan Daerah, prioritas pemanfaatan APBD untuk pelayanan publik, dan sistem pelaporan yang terintegrasi

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
wulan
Fotografer: 
yogie
Editor: 
wahyu pratiwi