PEMERINTAH KELUARKAN PERPRES STRANAS PEMBERANTASAN KORUPSI

         Jakarta, 30/5 (ANTARA) - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk jangka 2012-2014 dan 2012-2025, sebagai langkah konkrit dalam mencegah serta atasi korupsi di Tanah Air.

        "Perpres ini sangat penting dalam upaya memberantas dan mencegah terjadinya korupsi, agar dapat berjalan secara sistematis dan kontekstual," kata Wakil Presiden Boediono kepada pers saat mengumumkan keluarnya Perpres tersebut di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

        Hadir dalam keterangan pers tersebut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Joko Suyanto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo, serta Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

        Menurut Boediono, program pemberantasan korupsi sesungguhnya telah berjalan sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I disamping adanya rencana dan aksi tahunan pemberantasan korupsi, misalnya, melalui Inpres 9 Tahun 2011 dan Inpres 17 Tahun 2011.

        Upaya-upaya tersebut, katanya, kini disatukan untuk pertama kalinya dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas-PPK) yang dikukuhkan dalam lembaran negara sebagai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55/2012 tanggal 23 Mei 2012
   Perpres tentang Stranas PPK Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) itu bukan saja memberikan arah bagi kebijakan antikorupsi di seluruh institusi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah tapi juga memberikan kejelasan ukuran bagi upaya-upaya antikorupsi di Indonesia melalui sejumlah indikator keberhasilan yang capaiannya ditargetkan meningkat setiap tahun.

        "Perpres itu merupakan ikhtiar nyata untuk melanjutkan perang melawan korupsi," ujar Boediono.

        Dikatakan, Perpres itu merefleksikan komitmen Pemerintah Indonesia pada "United Nations Convention against Corruption" (Konvensi PBB Antikorupsi, UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 7/2006.

        Wapres mengatakan, sejumlah pihak telah dilibatkan secara cukup intensif sejak dini dalam penyusunan maupun pendalamannya, seperti lembaga-lembaga penegak hukum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), masyarakat madani (akademisi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat) penggiat antikorupsi, serta para pakar berkaliber nasional maupun internasional.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara