PEMERINTAH KENAKAN BEA KELUAR 65 BAHAN MINERAL

          Jakarta, 16/5 (ANTARA) - Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan Pemerintah pada Rabu (16/5) memutuskan pengenaan bea keluar pada 65 bahan mineral atau meningkat dari rencana sebelumnya 14 bahan mineral.

         Berbicara di Jakarta, Rabu, Agus mengatakan 65 komoditi itu terdiri dari 21 mineral logam, 10 mineral bukan logam dan 34 batuan, dengan rata-rata bea keluar yang dikenakan kepada 65 mineral tersebut sebesar 20 persen.

         Menurutnya, penambahan jumlah bahan mineral yang kena bea keluar ini karena adanya kesamaan ore atau bentuk yang merupakan biji-bijian bahan mentah.

         "Kalau dalam bentuk yang ore itu bentuknya kurang lebih sama seperti tanah. Jadi kita tidak ingin ada salah membaca atau salah mengintepretasi ore itu. Jadi semua yang masuk kategori ore yang 65 itu yang kena bea keluar," kata Agus.

         Menurutnya, ketentuan ini mulai berlaku efektif pada Rabu ini.

         Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pemerintah mulai menerapkan bea keluar sebesar 20 persen untuk 14 jenis mineral pada 6 Mei 2012. 
     Ke-14 mineral tersebut adalah tembaga, emas, perak, timah, timbal, seng, krumium, moliddenum, platinum, bauksit, beji besih, nikel/kobal, mangan dan antimon.

         Kebijakan Pemerintah ini dibuat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara. Pada tahun 2014 mendatang, para perusahaan tambang dilarang melakukan ekspor barang mineral mentah. 
     Sedangkan pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan perluasan jenis mineral yang kena bea keluar ini untuk mengurangi penyimpangan dalam kegiatan ekspor komoditas tersebut.

         "Itu kan, ore mentah kita tidak bisa membedakan. Lebih baik, kita semuakan saja," katanya.

         Menurutnya, dengan kebijakan ini ekspor barang tambang di Indonesia dapat lebih tertib, karena catatan bea keluarnya menjadi jelas.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News