PEMKAB BANGKA BARAT BUTUH PERDA CSR

         Muntok, Bangka Barat, 4/6 (ANTARA) - Anggota DPRD Bangka Barat, Provisi Bangka Belitung, Sardi mengungkapkan, pemerintah kabupaten setempat membutuhkan peraturan daerah untuk mengatur implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

        "Dengan adanya Perda tentang CSR maka Pemkab akan lebih mudah mengaturnya dan tidak ada alasan perusahaan tidak memberikan atau menyalurkan anggaran tersebut untuk kepentingan daerah dan masyarakat," kata dia di Muntok, Senin.

        Ia menjelaskan, perda tersebut diharapkan berisi penjelasan detil mngenai langkah apa yang harus dilakukan perusahaan terkait CSR, berapa besarannya, persentasenya seperti apa dan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

        Menurut dia, perda tersebut sebaiknya segera dibuat untuk melengkapi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan sebab dalam peraturan tersebut belum disebutkan secara jelas besaran anggaran untuk kegiatan tersebut.

        "Hal ini kadang dimanfaatkan perusahaan yang dalam pelaksanaannya melakukan penafsiran berbeda untuk meraih keuntungan sendiri," ujarnya.

        Sardi yang juga menjabat sebagai Ketua Balegda DPRD Bangka Barat tersebut mengatakan dengan adanya perda itu, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak menganggarkan dan memberikan CSR kepada daerah dan warga terutama di wilayah produksinya.

        "Perlu adanya peraturan agar pelaksanaan di lapangan jelas, lugas dan lebih tegas sehingga tidak ada lagi alasan tidak menyalurkan CSR, karena sampai saat ini kami tidak tahu berapa perusahaan yang telah merealisasikan kewajiban tersebut," kata dia.

        Selain Itu, kata dia, dalam upaya menertibkan perusahaan menyalurkan CSR perlu adanya pengaturan jelas mengenai mekanisme, besaran bantuan, siapa yang menerima, yang masuk ke kas daerah berapa, ke desa dan pihak ke tiga sehingga semuanya transparan.

        Ia mengatakan, selama ini CSR berjalan kurang maksimal dan transparan karena tidak adanya pengatur pelaksanaan dan pendistribusian anggaran CSR dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Bangka Barat.

        "Selama ini yang sudah melaksanakan program tersebut hanya sebagian perusahaan perkebunan sawit, sementara yang lain belum ada kejelasan," ujarnya.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara