PEMKAB BANGKA BARAT MINTA KEJELASAN REKLAMASI LAUT

         Muntok, Bangka Barat, 24/5 (ANTARA) - Pemerintah Kebupaten Bangka Barat meminta kejelasan kepada pemerintah pusat terkait dengan reklamasi bekas tambang timah di wilayah laut karena sampai saat ini belum ada perusahaan yang merealisasikan kewajiban tersebut.

         "Sampai saat ini, mereka belum mengajak kami membicarakan kegiatan reklamasi, baik oleh pemerintah pusat maupun perusahaan penambangan bijih timah yang beroperasi di perairan daerah itu," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bangka Barat Herzon di Muntok, Provinsi Bangka Belitung, Kamis.

         Ia mengharapkan pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan pemkab setempat mengenai pelaksanaan kegiatan reklamasi bekas tambang bijih timah di perairan Bangka Barat yang bertujuan untuk menyelamatkan ekosistem laut. Apalagi pihaknya lebih tahu sejauh mana kerusakan laut di wilayahnya.

         Menurut dia, karena minimnya koordinasi antara pusat dan daerah, pihaknya saat ini tidak mengetahui pola yang diterapkan untuk reklamasi bekas tambang di laut, terutama di lokasi penambangan dan daerah yang terkena dampak aktivitas penambangan tersebut.

         Dikatakan Herzon, reklamasi di wilayah perairan wajib dilaksanakan perusahaan pertambangan. Namun, diharapkan langkah tersebut dilaksanakan pascapenambangan agar hasilnya dapat dirasakan untuk perbaikan dan kelestarian lingkungan.

         "Reklamasi dengan berbagai pola akan sia-sia jika masih ada aktivitas penambangan. Jadi, kami harap Pemerintah dan perusahaan penambangan melakukannya setelah lokasi tersebut benar-benar tidak akan ada penambangan lagi," ujarnya.

         Dalam upaya reklamasi tersebut, kata dia, dalam waktu dekat ini PT Timah Tbk. akan melakukan penanaman terumbu karang buatan di lima lokasi perairan Bangka Barat.

         "Kami mengajukan proposal ke PT Timah Tbk. untuk merealisasikan program CSR dengan kegiatan penanaman rumpon atau rumah ikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012," ujarnya.

         Ia mengharapkan upaya yang saat ini sedang dalam proses pelelangan tersebut dapat meningkatkan produksi ikan para nelayan di daerah itu dan daerah yang sudah ditanami rumpon tidak lagi dijadikan lokasi penambangan.

         Sementara itu, Bupati Bangka Barat Zuhri M. Syazali mengatakan bahwa pihaknya tidak mampu memberikan sanksi apa pun terhadap perusahaan penambangan, baik yang dilakukan di darat maupun di laut, yang tidak melaksanakan reklamasi.

         "Perusahaan tambang mengurus dan mendapatkan izin operasional penambangan langsung dari Pusat, kami hanya memiliki kewenangan pengawasan. Namun, jika terjadi pelanggaran, kami tidak bisa melakukan tindakan," ujarnya.

         Ia mengatakan, sampai saat ini, pemkab setempat hanya bisa melakukan imbauan.

         "Imbauan untuk ditaati perusahaan penambangan bijih timah yang beroperasi di perairan Bangka Barat karena pemkab tidak memiliki kewenangan apa pun untuk melakukan tindakan hukum," katanya menegaskan.

         Ke depan, lanjut dia, pihaknya ingin adanya kewenangan daerah untuk hal itu sehingga bisa melakukan kontrol langsung terhadap aktivitas penambangan di perairan Bangka Barat dan realisasi reklamasi perusahaan tersebut.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara