Pemkab Bangka Barat Petakan Kondisi Integritas dan Capaian Upaya Pencegahan Korupsi

Muntok (29/10/2019), Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Inspektorat yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat telah selesai melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Bangka Barat merupakan kabupaten pertama di provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menyelenggarankan Survei Penilaian Intergritas.

Exit Meeting Survey Penilaian Intergritas ini dilaksanakan di ruang OR I Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, selasa (29/10). Acara ini dihadiri Bupati Bangka Barat, Staf Ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Bangka Barat, Kepala BPS Provinsi Bangka Belitung, Kepala BPS Kabupaten Bangka Barat, dan Kepala OPD.

Survei Penilaian Integritas ini bertujuan untuk memetakan kondisi intergritas dan capaian upaya pencegahan korupsi di pemerintah kabupaten Bangka Barat.

Ada enam dinas yang menjadi lokus survei yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  Daerah, serta Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretrariat Daerah. Dengan target sampel 60 orang responden internal, 60 orang responden ekstrenal dan 10 orang responden ekspert.

Bupati Bangka Barat dalam sambutnya mengatakan rendahnya integritas baik di tingkat organisasi maupun individu dapat dikategorikan sebagai akar dari permasalahan yang mendasar. Pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas perlu digalakkan, karena tanpa memperbaiki integritas, sebaik apapun sistem yang diterapkan akan terus muncul korupsi.

“Survei Penilaian Intergritas ini penting dilakukan sebagai acuan untuk program pencegahan korupsi dan peningkatan intergritas di pemerintah daerah serta untuk peningkatan kepercayaan publik pada pemerintah daerah,” kata Markus

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dwi Retno menjelaskan bahwa Survei Penilaian Integritas telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Pada tahun pertama dan tahun kedua hanya dilakukan di kementerian dan lembaga saja, pada tahun 2019 ini juga dilaksanakan di kabupaten/ kota seluruh Indonesia.  Dan tahun ini baru 101 kabupaten/kota termasuk kabupaten Bangka Barat yeng telah melaksanakan SPI.

“BPS kabupaten hanya mengumpulkan data kemudian data tersebut langsung dikirim secara online ke server dan terenskripsi. Data ini diolah oleh BPS pusat  dan nantinya disampaikan ke KPK. KPK yang akan melakukan analisis lebih lanjut untuk penyusunan Indeks Integritas, nanti hasilnya akan disampaikan lagsung oleh KPK kepada Kepala Daerah paling lampat tahun 2020,” kata Dwi Retno

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
d_lm
Fotografer: 
ds