PEMKAB MINTA WARGA RASIONAL TANGGAPI PLTN

Muntok, Bangka Barat, 30/4 (ANTARA) - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung Chairul Amri Rani meminta warga berpikir rasional dalam menanggapi rencana pembangunan PLTN di daerah itu.

 
"Saat ini aktivitas yang dilakukan di Menjelang, Muntok baru sebatas studi kelayakan, bukan untuk membangun PLTN," ujarnya di Muntok, Senin.
 
Hal ini disampaikan Amri menanggapi maraknya penolakan warga Muntok mengenai rencana pembangunan PLTN di daerah itu dan terakhir aksi penolakan warga terjadi pada Sabtu (28/4) yang dikoordinir beberapa LSM setempat bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Babel.
 
Amri menjelaskan, survei tersebut berdampak positif terhadap Bangka Barat karena hasil survei akan mendapat data penting tentang data ril dan terkini kondisi alam di atas permukaan, di permukaan dan di bawah tanah seluruh daerah di Bangka Barat.
 
Ia mengatakan, survei seperti ini kalau pemkab yang melakukan sendiri akan menghabiskan anggaran cukup besar.
 
"Mari berpikir rasional karena di Menjelang sampai sekarang tidak ada pembangunan fasilitas untuk pendirian PLTN, yang ada hanya studi kelayakan," ujarnya.
 
Ia menambahkan, selain survei yang dilakukan Batan, di daerah itu juga telah dilakuka survei oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang dimulai sejak 2011 yang hasilnya sebagai pembanding apa yang sedang dikumpulkan Batan.
 
Bahkan, kata dia, pada Rabu (18/4) Pemkab Bangka Barat dan Bapeten telah menandatangani nota kesepakatan tentang Pengendalian Tecnology Enhaced Naturally Accuring Radioactive Material (Tenorm) dan pemantauan rona awal zat radioaktif di radius 0 sampai 25 kilometer titik pantau Batan di Menjelang.
 
"Bapeten secara berkelanjutan akan memantau dan lebih memfokuskan pada kenaikan zat radioaktif secara alami di lingkungan," ujarnya.
 
Tenorm adalah zat radioaktif alam yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia atau proses teknologi yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan paparan potensial jika dibandingkan keadaan awal.
 
Ia mengatakan, apa yang dilakukan dua institusi nasional tersebut hanya sebatas tahapan studi kelayakan atau survei dan nantinya hasil survei Batan akan disinkronkan dengan hasil survei Bapeten. Setelah itu baru diserahkan ke Pemkab untuk dijadikan data potensi yang dimiliki Bangka Barat.
 
"Jika hasil survei Batan tidak sesuai dengan hasil survei Bapeten, maka Bapeten tidak akan menyetujui pembangunan PLTN, tapi kalau hasil studi dan surveinya sama, juga belum tentu Bapeten menyetujui, karena masih banyak hal yang harus jadi pertimbangan pihak Bapeten," ujarnya.
 
Ia mengatakan, masih banyak pertimbangan untuk melaksankan pembangunan PLTN dan yang paling penting adalah persetujuan warga daerah itu untuk menentukan jadi tidaknya pembangunan PLTN tersebut.
Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News