PEMKAB TIDAK MILIKI KEWENANGAN TARIK RETRIBUSI SAWIT

          Muntok, Bangka Barat, 4/6 (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, Yanuar mengungkapkan, pemerintah kabupaten setempat tidak memiliki kewenangan menarik retribusi angkutan kelapa sawit.

         "Meskipun mereka beroperasi di Bangka Barat, namun perusahaan sawit sudah membayar pajak untuk kendaraan pengangkut tandan buah segar (TBS) dari kebun ke lokasi penampungan langsung ke pemerintah pusat. Jadi kami tidak memiliki kewenangan untuk itu," kata dia di Muntok, Senin.

         Ia menjelaskan, pemkab tidak memiliki kewenangan memungut atau menarik retribusi dari kendaraan angkutan TBS kelapa sawit karena pemilik kendaraan sudah membayar pajak seluruhnya termasuk pajak kendaraan pengangkut produksi.

         Menurut dia, seluruh pajak seperti hasil produksi berupa TBS, PBB untuk lahan, pajak angkutan dan lainnya, seluruhnya sudah dibayarkan ke pemerintah pusat. Jadi daerah tidak mendapatkan kontribusi dan tidak bisa mengambil keuntungan dari operasional perkebunan sawit tersebut.

         "Terus terang kami takut memberlakukan pungutan retribusi untuk angkutan tersebut, takut terjadi tumpang tindih penarikan pajak dengan pusat yang ujung-ujungnya kami yang disalahkan," ujarnya.

         Hal ini disampaikan Yanuar menanggapi pernyataan Anggota DPRD Bangka Barat Sardi yang mengeluhkan banyaknya ruas jalan di daerah itu yang rusak karena setiap saat dilalui kendaraan pengangkut TBS yang melebihi batas.

         Sardi mengatakan, setiap hari banyak truk pengangkut TBS dengan beban berat berlebihan melintas di sejumlah ruas jalan yang mengakibatkan banyak jalan rusak sebelum waktunya.

         "Kami prihatin dengan kenyataan tersebut karena selama ini angkutan TBS tersebut tidak memberi kontribusi apapun terhadap daerah sementara mereka beroperasi di sini," ujarnya.

         Ia mencontohkan, jalan dari Simpang Tempilang sampai Sangku Tempilang setiap hari dilalui truk-truk pengangkut TBS kelapa sawit dan sering kali rusak meskipun setiap saat diperbaiki tetap saja seperti itu.

         Ia meminta, ke depan Pemkab menerbitkan peraturan daerah untuk mengatur angkutan TBS sehingga daerah mendapatkan manfaat darikehadran perkebunan sawit tersebut.

         "Sebaiknya segera dibuat perda sebagai payung hukum pemungutan retribusi angkutan TBS karena mereka lah penyebab utama kerusakan beberapa ruas jalan di Bangka Barat," ujarnya.

         Ia mengatakan, angkutan TBS kelapa sawit tersebut tidak hanya membuat kerusakan sebagian besar jalan, namun juga mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya karena sering terjadi mengangkut sampai menjulang tinggi tanpa pengaman apapun seperti jaring atau terpal.

         "Setiap hari ribuan ton TBS melewati ruas jalan di Bangka Barat, namun sungguh ironis karena sampai saat ini tidak ada kontribusi apapun dari mereka untuk perbaikan jalan di daerah itu," kata Sardi.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara