PEMKAB USULKAN PENINGKATAN STATUS HUTAN 20.000 HEKTARE

           Muntok, Bangka Barat 29/5 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, mengusulkan peningkatan status hutan sekitar 20.000 hektare sebagai upaya menjaga kelestarian dari kepentingan sektor lain.

         "Seluruh daerah aliran sungai kami usulkan untuk ditingkatkan statusnya dari hutan produksi menjadi hutan lindung agar di kawasan tersebut bebas dari penambangan dan pembalakan liar," ujar Kepala Dinas Kehutanan Bangka Barat, Kemas Arfani Rahman di Muntok, Selasa.

         Selain peningkatan status daerah aliran sungai dari hutan produksi ke hutan lindung, kata dia, pihaknya juga mengupayakan peningkatan status kawasan sesuai usulan dari masyarakat.

        Hal ini seperti yang terjadi di Desa Air Putih, Pelangas, Belit, Ganjan, Rajek dan beberapa desa lain yaitu peningkatan status dari areal penggunaan lain menjadi hutan adat yang seluruhnya dikelola warga setempat.

         Untuk meningkatkan status kawasan tersebut, kata dia, Pemkab sudah mengusulkan ke Pemprov Babel dan telah disampaian ke Kemhut untuk dapat segera ditindaklanjuti terkait moratorium yang berlaku hingga 2014.

         Menurut dia, peningkatan status kawasan tersebut tidak akan mempengaruhi aktivitas masyarakat yang selama ini bergantung dari hasil hutan, mereka masih bisa beraktivitas di dalam hutan tersebut dengan berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan.

         "Pada dasarnya kami hanya ingin menyelamatkan kawasan tersebut dari aktivitas penambangan, pembalakan dan perambahan hutan untuk perluasan kebun sawit yang memiliki dampak merusak struktur tanah dan kelestarian lingkungan," ujarnya.

         Menurut dia, usulan tersebut diharapkan dapat segera direkomendasikan dari Kemhut untuk dimasuakkan dalam rencana tata ruang wilayah yang berlaku selama lima tahun ke depan.

         Ia mengatakan, tingginya animo warga untuk meningkatkan status kawasan tersebut merupakan indikasi positif dari warga untuk menjaga kelestarian hutan dari kerusakan yang semakin parah akibat aktivitas manusia.

         "Kami akan terus mendorong warga melakukan aktivitas dalm hutan untuk menimngkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus diharapkan mereka menjadi pengawas dan menjaga kelesatrian dari penggunaan sektor lain yang bersifat merusak," ujarnya.

         Kemas menambahkan, pihaknya akan terus memberika sosialisasi kepada warga untuk mengalihkan status hutan produksi menjadi hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa atau hutan adat sehingga warga bisa menikmati hasil hutan di daerah itu.

         Namun, kata dia, seiring perkembangan Kota Muntok, pihaknya pada 2012 juga mengusulkan penurunan status dari hutan lindung menjadi areal penggunaan lain sebanyak 705 hektare di Kecamatan Muntok dan yang sudah disetujui sebanyak 365 hektare.

         "Ini salah satu upaya kami mendukung pembangunan daerah karena dari sebanyak 705 hektare yang kami usulkan tersebut semuanya merupakan kawasan tempat tinggal dan perkantoran dan itu harus diturunkan statusnya agar pembangunan dapat berjalan," ujarnya.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara