PENELITI: POTENSI BISNIS MAKANAN HALAL BELUM MAKSIMAL

         Jakarta, 5/6 (ANTARA) - Potensi bisnis makanan halal untuk konsumsi domestik maupun ekspor belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengusaha dalam negeri.

        "Potensi bisnis makanan halal besar karena halal artinya makanan itu bersih dan aman, terdapat 1,8 miliar masyarakat Muslim di 148 negara dengan konsumsi makanan halal hingga 580 miliar dolar AS," kata peneliti di Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (LP3E Kadin) Indonesia Anas M Fauzi di Jakarta, Selasa.

        Jumlah tersebut, menurut Anas, berdasarkan data Universitas Chulalongkom Thailand dan masih ditambah dengan pasar dari negara non-muslim yaitu 8 juta di Amerika Serikat dengan nilai 17,5 miliar dolar AS dan 18 juta dari Eropa dengan nilai 19,7 miliar dolar AS.

        "Namun potensi pasar terbesar tetap berasal dari Indonesia yaitu 78,5 juta dolar AS disusul negara-negara Arab sebesar 44,7 juta dolar AS, India senilai 24 juta dolar AS, China sebesar 21,2 juta dolar AS dan Malaysia senilai 8,4 juta dolar AS," tambah Anas yang juga Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor tersebut.

        Tantangan lain untuk pasar makanan halal, menurut Anas, adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPOM-MUI) di China juga sudah mulai beroperasi pada 16 Februari 2012.

        "China sudah punya lembaga sertifikasi halal, dari sisi perlindungan konsumen Indonesia memang positif terhadap ekspor makanan jadi asal China, tapi artinya juga persaingan bagi Indonesia," jelas Anas.

        Hingga saat ini, menurut Anas, sudah ada 37 lembaga sertifikasi halal di luar negeri yang diakui oleh MUI.

        Sedangkan untuk keamanan pangan, menurut Anas, produk Indonesia masih belum memiliki proses pengolahan pangan yang baik karena terdapat sejumlah kasus penolakan produk Indonesia di Eropa dan Amerika Serikat.

        "Produk olahan pangan Indonesia yang ditolak di AS sebagian besar terjadi karena ditemukan sisa rambut atau bulu serangga sedangkan di Eropa karena adanya sisa dari logam berat, artinya pengolahan produk olahan pangan Indonesia belum baik," tambah Anas.

        Untuk mengatasi masalah tersebut, Anas mengusulkan agar pemerintah meningkatkan intensitas dan sinergi lembaga pengawasan dan pengendalian keaman produk.

        "Selain itu perlu edukasi lebih lanjut kepada konsumen mengenai keamanan dan kehalalan pangan dan bersama dengan DPR menuntaskan pembahasan RUU Jaminan Pangan Halal," jelas Anas.

        Sementara untuk asosiasi, Anas berharap agar ada peningkatan advokasi kepada pengusaha baik pengusaha besar maupun kecil dan menengah termasuk dalam bantuan pendanaan untuk memperoleh sertifikasi.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara