PENGAMAT: AMANDEMEN UUD 1945 SESUAI KONTEKS KEDAULATAN

          Jakarta, 15/5 (ANTARA) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego berpendapat bahwa amandemen Undang Undang Dasar 1945 sesuai konteks kedaulatan rakyat.

         "Saya tidak sependapat dengan pihak-pihak yang mengatakan amandemen UUD 1945 kebablasan," katanya dalam diskusi "Refleksi Reformasi 1998: Penuntasan Agenda Hukum, Politik dan Ekonomi" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa.

         Menurut Indria, amandemen sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat.

         "Jadi, selama rakyat menginginkannya berarti itu tidak menjadi masalah," katanya.

         Namun, ia menambahkan, amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945 seharusnya berfungsi sebagai penjelasan.

         "Jangan sampai malah mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang bersifat menyejahterakan rakyat," katanya.

         Selain itu, Indria juga mengingatkan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses amandemen.

         "Fungsi partisipasi rakyat merupakan konsekuensi dari reformasi," katanya.

         Terkait dengan refleksi reformasi dalam pemerintahan, ia menilai pemerintah saat ini tidak terlalu efektif menjalankan tugasnya.

         "Hal itu terjadi karena adanya segmentasi kekuasaan. Semua kekuasaan diberi legitimasi," katanya.

         Ia berpendapat bahwa segmentasi tersebut akan memunculkan "raja-raja" kecil yang bekerja untuk kepentingan pribadi, bukan bagi rakyat.

         Oleh karena itu, kata Indria, pemerintah harus memberi batasan dalam legitimasi dan menyatukan semua pemangku kepentingan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara solid.

         Diskusi Refleksi Reformasi 1998 tersebut diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) dengan pembicara Indria Samego (LIPI), Ruhut Sitompul (Anggota DPR Fraksi Demokrat), Ahmad Ruba'i (Anggota DPR Fraksi PAN), dan Arif Budimanta (Direktur Megawati Institute).

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News