PENGAMAT: MENAIKKAN PTKP MERUPAKAN KEBIJAKAN YANG BERANI

          Jakarta, 1/5 (ANTARA) - Pengamat politik dari The Habibie Center Bawono Kumoro, menilai menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp1,3 juta menjadi Rp2 juta merupakan kebijakan pemerintah yang sangat berani karena beresiko pendapatan negara dari pajak akan menurun.

         "Ini keputusan yang bagus, walaupun resikonya pendapatan negara dari pajak akan menurun," kata Bawono di Jakarta, Selasa.

         Menurut dia, dengan menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak, maka buruh akan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak.

         "Penghasilan mereka yang tidak banyak tersebut, tidak akan dipotong lagi," ujarnya.

         Selain menyangkut pajak penghasilan, pemerintah juga membuat kebijakan lain proburuh, yakni membangun rumah sakit buruh yang dibangun di tiga titik, yakni Tangerang, Bekasi, dan mungkin Sidoarjo.

         Kemudian, pemerintah juga akan menyediakan transportasi murah untuk buruh di kawasan industri. Diawali dengan pembelian segera 200 bus untuk buruh di Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, dan Batam. Serta pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) untuk buruh.

         Bawono mengatakan, pada momen peringatan hari buruh ini pemerintah sudah berbuat lebih baik untuk merespon keinginan para buruh tersebut.

         "Memang selama ini masalah buruh banyak yang tidak pernah selesai, seperti tuntutan kenaikan upah, tingkat kesejahteraan dan penghapusan "outsourching". Pada May Day kali ini, pemerintàh agak berbuat lebih untuk merespon. Kalau selama ini respon hanya sebatas retorika, tapi sekarang respon lebih konkret," paparnya.

         Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Yudhoyono itu, tambah dia, harus segera ditindaklanjuti oleh birokrat yang ada dibawahnya melalui kebijakan di tingkat menteri, dirjen dan seterusnya agar bisa direalisasikan.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News