PENGAMAT: RI MILIKI KEKUATAN PEREKONOMIAN HADAPI GLOBALISASI

Jakarta, 26/4 (ANTARA) - Indonesia memiliki kekuatan perekonomian pada jumlah warga negaranya, di orang-orang yang sekarang masuk kategori sektor informal, di perusahaan kecil-menengah, dan di perusahaan yang mempekerjakan banyak orang Indonesia, kata seorang akademisi.

"Namun, menghadapi integrasi ekonomi global, Indonesia seperti melaut tanpa sekoci," kata Direktur Pascasarjana Universitas Paramadina, Dinna Wisnu Ph.D saat berbicara dalam peluncuran buku karyanya berjudul "Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar," di Jakarta, Kamis.

Tanpa terobosan dari pemerintah, kata Dinna, Indonesia yang seharusnya sedang sangat berdaya justru akan tak berdaya di pusaran ekonomi global yang penuh tarik-menarik kepentingan.

Dia juga berpendapat perkembangan kebijakan publik yang berkembang di Indonesia memprihatinkan.

Ketidakpastian demi ketidakpastian makin merepotkan rata-rata warga negara karena daya beli mereka terkikis, pebisnis harus ikut pusing memikirkan urusan politik, bahkan sampai di tataran internasional, hanya demi mempertahankan usahanya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dipuji-puji, faktanya di lapangan yang menikmati pertumbuhan ekonomi terbatas jumlahnya, katanya.

Menurut dia, tantangan 2012 adalah menciptakan lapangan kerja yang layak.

Berdasarkan data ILO tahun 2012, dunia perlu menciptakan 600 juta pekerjaan yang layak dalam 10 tahun ke depan. Indonesia harus membuat terobosan untuk menggerakkan potensi terbesar bangsa ini, yakni individu-individu (pekerja dan pemilik usaha).

"Apalagi, meskipun Indonesia dan Asia Tenggara perekonomiannya akan relatif baik pada 2012, kondisi umum dunia suram. Dan Indonesia kalah dalam hal penciptaan lapangan usaha dibandingkan Filipina dan Malaysia," kata Dinna.

Dorongan moral tidak cukup untuk menggerakkan pekerja dan pengusaha di sektor swasta. Yang dihadapi ke depan adalah perpaduan tekanan untuk punya keuntungan komparatif dan keuntungan kompetitif.

Dia mengatakan hanya negara yang bisa menjembatani terciptanya kekuatan ini, tak bisa dikelola di tataran perusahaan, apalagi di tataran individu.

Pengamat itu mengatakan pemerintah perlu bergerak sekarang. Ketidakpastian soal subsidi dan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi telah mendorong inflasi berlapis.

Hal ini mengikis daya beli masyarakat, tidak hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Padahal sebelum inflasi pun, biaya kesehatan di Indonesia mencapai 80 persen. Dengan inflasi, harga-harga itu juga akan ikut melonjak.

Dikatakannya, pendekatan pemerintah melalui program-program bantuan sosial tidak menyelesaikan masalah, karena sudut pandangnya mengecilkan makna orang miskin, pekerja, pilar jaminan sosial bukan cuma bantuan sosial.

"Pendekatan saat ini hanya pura-pura peduli saja pada orang miskin," katanya.

Sistem jaminan sosial
Menurut dia, sistem jaminan menjaga agar risiko yang sifatnya manusiawi seperti sakit, punya anak, kecelakaan kerja, pensiun bahkan meninggal, tidak ditanggung sendirian oleh individu warga negara.

Kebersamaan menghadapi ketidakpastian, kemampuan menghadapi resiko hidup itulah yang dapat dimanfaatkan pula untuk menopang perekonomian, yakni dengan memberi kepastian hubungan industrial dan biaya produksi kepada pengusaha, mendorong investasi pada keterampilan yang lebih baik karena daya beli ditunjang oleh kemampuan memenuhi kebutuhan manusiawi tadi, dan ada dana publik yang terkumpul dalam jumlah besar untuk mendorong investasi negara kepada sektor-sektor yang strategis bagi bangsa.

Indonesia telah memunyai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40/2004 yang menjamin standar dan portabilitas segala manfaat dan pelayanan jaminan sosial.

Selain itu ada Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial No. 24/2011 yang mengarahkan transformasi badan hukum penyelenggara jaminan sosial. Untuk urusan kesehatan, ditargetkan beroperasi 1 Januari 2014 dan untuk urusan ketenagakerjaan (kecelakaan kerja, jaminan haritua, kematian) beroperasi paling lambat 1 Juli 2015.

"Kedua UU ini masih membutuhkan turunan-turunan kebijakan agar semua pihak pelaksana punya landasan hukum dan alat untuk memberi pelayanan optimal," katanya.

"Masih ada pekerjaan rumah untuk alokasi dana bagi yang dikategorikan miskin, pendataan penduduk yang akurat, sistem komunikasi dan pelayanan yang terpadu dan didukung teknologi informatika, serta kerja sama dengan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan."
Menjelang pemilu 2014 dan mengantisipasi perilaku politisi pascapemilu, "kita harus lebih waspada untuk mengawal proses transisi ini agar sistem jaminan sosial yang terbentuk sungguh menjadi payung pengaman bagi masyarakat dan bukannya pengaman bagi politisi belaka", katanya.

Polemik dan intrik politik yang berkembang sejak 1998 hingga sekarang terkait sistem jaminan sosial tidak boleh berulang, atau Indonesia akan terpuruk.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News