PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Kegiatan pembangunan industri adalah salah satu kegiatan sektor ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pembangunan sektor industri sering menjadi suatu perioritas utama dalam perencanaan pembangunan nasional begitu juga kabupaten Bangka Barat sebagai Kabupaten pemekaran, karena pembangunan sektor ini dianggap industri dapat dijadikan sebagai sebagai salah satu perintis untuk pembangunan pengerak ekonomi masyarakat yang mana dinilai lebih cepat tumbuh menuju masyarakat yang sejahtera dibandingkan dengan sektor lain seperti pertanian.

Laju pertumbuhan industri ini selayaknya harus dikendalikan dan dikelola dengan bijak, karena bila tidak maka akan sebaliknya pertumbuhan industri itu sendiri dapat membuat masyarakat menjadi tidak sejahtera karena akan timbulnya beberapa persoalan seperti persoalan-persoalan lingkungan hidup yang tak habis untuk dibincangkan dan diskusikan dalam  mencari solusi terbaik untuk penanganannya bahkan tidak menutup kemungkinan berpotensi timbulnya persoalan-persoalan sosial yang pada akhirnya memicu konflik horisontal antara masyarakat dengan pelaku usaha dan masyarakat dengan masyarkat itu sendiri.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada BAB IV  pasal 13  menjelaskan dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup:

  1. bahwa pengendalian dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  2. Kegiatan pengendalian itu sendiri meliputi a) pencegahan, b) penanggulangan, c) pemulihan.
  3. Kegiatan pengendaliaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh a) pemrintah, b) pemerintah daerah, c) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Jadi jelas bahwa kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan para pelaku usaha dan/atau kegiatan. Pengendalian itu sendiri pada prinsipnya adalah suatu upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi baik positif maupun negatif meliputi seluruh komponen lingkungan (biotik, abiotik, culture budaya) baik itu dampak primer (dampak utama) maupun dampak sekunder (dampak turunan dampak utama) sebagai konsekuensi pembangunan industri. Pada umumnya dampak lingkungan yang sering muncul lebih banyaklah  dampak sosial ekonomi dan sosial budaya ketimbang dampak yang lainnya, dimana dampak sosial budaya yang antara lain seperti persentasi rekruitmen tenaga kerja lokal dan non lokal, kesempatan berusaha, kemacetan lalulintas yang meningkat, dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat sekitar usaha dan/atau kegiatan, kerusakan jalan sebagai akibat dari mobilitas kendaraan industri yang bertonase tinggi,  yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat di sekitar lokasi kegiatan sehingga memerlukan penanganan yang tidak lagi dari pelaku usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) akan tetapi peranan pemerintah sebagai mediator sangat diperlukan.

Ada beberapa ketentuan dan peraturan yang perlu dipenuhi pengusaha industri baik itu industri pertambangan, pariwisata, perkebunan, dll dalam upaya mengurangi/meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan/memaksimalkan dampak positif sebagai akibat dari kegiatan usaha dan/atau kegiatannya, ketentuan dan peraturan ini kadangkala hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan saja dalam memperoleh izin operasional dan/atau izin usaha padahal pelaksanaan dari ketentuan dan peraturan ini masih jauh dari harapan dalam pelaksanaanya, ketentuan dan peraturan tentang AMDAL pada umum dipenuhi oleh perusahaan dalam memperoleh izin operasional tetapi tidak dilaksanakan dilapangan sebagaimana yang menjadi janji perusahaan dalam belaku usaha dan/atau kegiatan, dan tidak sedikit pengusaha membuat AMDAL tapi hanya sekedar pajangan saja di lemari arsip kerjanya.

Dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pemerintah telah melakukan upaya-upaya tersebut melalui instrumen pencegahan sebagaimana di sampaikan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup yang antara lain AMDAL,UKL-UPL, perizinan, KLHS, Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, baku mutu kerusakan lingkungn hidup, anggaran berbasis lingkungan, audit lingkungan, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembang ilmu pengetahuan.

Salah satu instrumen pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang digunakan dalam upaya pegendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan suatu kegiatan telaahan studi yang mengkaji kelayakan lingkungan bagi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan baik dampak positif maupun dampak negatif demikian juga terhadap dampak primer maupun dampak sekundernya terhadap seluruh aspek lingkungan (Bio-Geo-Fisik-Kimia, Kesehatan Masyarakat, Sosial-Budaya) yang dikaji mulai dari per tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi, operasional dan pasca operasional).

Analisis Dampak Lingkungan merupakan telahaan terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang di susun sebelum masuk tahap pra konstruksi (sebelum ada kegiatan) yang diperlukan  dalam pengambilan keputusan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL sebetulnya merupakan instrumen yang sangat baik dan tepat karena bertujuan di buat dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, karena AMDAL dibuat oleh banyak ahli yang berkompeten dibidangnya dan di buat sebelum adanya kegiatan sehingga dalam proses penyusunan AMDAL telah diketahui dan/atau dapat diperkirakan dampak potensial yang akan terjadi dan kemudian dijadikan dampak penting hipotetik dalam kajiannya akan tetapi kurangnya pengetahuan maupun komitmen pengusaha dalam pelaksanaan AMDAL oleh perusahaan yang belum maksimal sehingga banyak perusahan tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi komitmentnya dan kewajibannya dalam dokumen AMDAL, dan melaksanakan pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pementauan lingkungan hidup kepada instansi pemberi izin sebagaimana diatur dalam pasal 53 peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang merupakan bagian dari kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan diterbitkannya Izin Lingkungan .

Isu-isu lingkungan pada saat ini tidaklah lagi menjadi isu lokal saja bahkan menjadi isu internasional dan banyak negara yang mengharuskan suatu produk yang dalam prosesnya pembuatannya ramah lingkungan seperti ecolebelling akan tetapi saat ini kewajiban ecolabelling hanya berupa himbauan atau anjuran saja sedangkan kita belum disiapkan untuk mengevaluasinya, beberapa negara maju telah menerapkan sistem ecolabelling ini seperti, amerika serikat, belanda, jepang, perancis, singapore dan apabila kita mencapai waktunya perdagangan bebas maka pemberian ecolabelling menjadi sangat penting bagi produk industri dalam negeri.

Disisi lain pemerintah juga telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap komitmennya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui progrm PROPER (program peringkat) yang mengkategorikan industri dalam lima peringkatan seperti emas, hijau, biru, merah, hitam dimana tujuan program ini untuk mengendalikan pencemaran melalui peraturan perusahaan itu sendiri dalam upaya menerapkan teknologi bersih , minimalisasi limbah, daur ulang tanpa harus melalui proses penegakan hukum. Peringkat emas, misalnya bila perusahaan mempunyai volume limbah paling tinggi 10% dari jumlah limbah yang diperkenankan, peringkat hijau dianggap telah melaksanakan teknologi bersih dan membuang limbahnya maksimal separuh dari jumlah yang diperkenankan, peringkat merah dan hitam pada perusahaan/pabrik yang tidak peduli terhadap lingkungan  berarti dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi hukum serta sanksi pemulihan lingkungan.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk dilibatkan pada setiap pembangunan suatu industri dimana industri berada. Melibatkan masyarakat berartimemintanya untuk berpartisipasi bagaimana sikap dan cara pandangnya terhadap keberadaan suatu industri, kepada mereka perlu dilakukan edukasi dan pemahaman yang konstruktif dalam implementasi pengembangan suatu industi yang berwawasan lingkungan disamping itu masyarakat diikut sertakan dalam upaya pemantauan secara obyektif terhadap pelaksanaan industri yang berwawasan lingkungan. Persepsi masyarakat, sikap, cara pandang itu ditampung dalam konsep AMDAL pada waktu sebelum penyusunan AMDAL yaitu pada waktu dilakukan konsultasi publik dan bukan sosialisasi publik sehingga dapat diupayakan antisipasi apakah masyarakat sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan terwakili atau tidak, dan partisipasi masyarakat ini sangatlah penting perannya dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan.

Kelayakan lingkungan merupakan suatu dasar bagi terbitnya izin lingkungan sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dikatakan layak secara lingkungan jika memenuhi kriteria kelayakan lingkungan yang antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam  (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  & Pengelolaan Sumber Daya Alam) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  3. Kepentingan pertahanan keamanan;
  4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga
  6. diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
  7. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
  8. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
  9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
    2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
    3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
    4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
  10. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;
  11. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud; dan

Kelayakan lingkungan ini penting untuk dikaji dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena salah satunya untuk mengetahui dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut sesuai tidaknya dengan tata ruang, dan tidak terlampauinya daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan dimana akan berdirinya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Selain itu juga dalam kriteria kelayakan lingkungan suatu rencana usaha dan atau kegiatan adalah Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;

Teknologi proses yang digunakan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut haruslah telah teruji dalam mengelola jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan, teknologi ini juga mampu menjelaskan hasil dari kualitas limbah yang akan dihasilkan.

Jadi dapatlah disimpulkan dalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ini banyak yang telah perbuat oleh pemerintah dalam upaya pengendalian dampak dari suatu indusri mulai dari perizinan, dokumen lingkungan Hidup (AMDAL,UKL-UPL), PROPER, Audit lingkungan, dan sebagainya.

Penulis: 
Eddu Novandaharto.ST. | NIP. 19751121 201001 1 009 | FUNGSIONAL AHLI PERTAMA PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN BLHD
Sumber: 
BLHD KABUPATEN BANGKA BARAT

Artikel

05/04/2017 | Diki Anugrah Hardi
30/01/2017 | Mukti Purwanto, S....
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/03/2016 | Dessy Parlina, S. Pt, NIP: 19821228..., Jabatan: Pengawas...
18/02/2016 | Faizal, NIP...., Auditor Kepegawaian...
04/02/2016 | Eddu Novandaharto.ST, Fungsional Ahli...
04/11/2014 | Harwanti, S. Pt
9,158 kali dilihat
17/03/2015 | Elfriska Damayanti...
4,221 kali dilihat
29/12/2015 | Eddu Novandaharto...., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
2,695 kali dilihat
21/01/2016 | Eddu Novandaharto,..., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
2,110 kali dilihat
23/08/2013 |
1,750 kali dilihat
13/03/2014 | Dessy Parlina, S. Pt
1,738 kali dilihat
21/01/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
1,013 kali dilihat
29/12/2014 | PNPM MPd.Kecamatan...
879 kali dilihat
04/09/2014 | Harwanti, S.Pt
859 kali dilihat
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
669 kali dilihat