PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian bahwa Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aparatur negara, tentunya Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai tugas yaitu tugas pemerintahan dan pembangunan. Atas dasar tersebut setiap pegawai negeri sipil dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Sejauh ini, untuk menilai kinerja seorang PNS Pemerintah telah menetapkan suatu bentuk penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan seorang PNS. Penilaian ini dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan DP3-PNS dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979.

Tetapi Kenyataan empirik menunjukkan bahwa proses penilaian DP3-PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas.  DP3-PNS dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS.  DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar keberhasilan, kegagalan, produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi.  Penilaian DP3-PNS lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior)  belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result) dan pengembangan pemanfaatan potensi.

Oleh karena itu pemerintah mencoba membuat cara baru dalam menilai prestasi kerja PNS, yaitu dengan menggunakan pendekatan metode Penilaian Prestasi Kerja. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2014.  Penilaian Prestasi Kerja PNS ini terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian masing-masing unsur SKP sebesar 60% untuk unsur SKP dan Perilaku Kerja sebesar 40% untuk Perilaku Kerja. Hasil penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan.

  1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu. Sasaran kerja pegawai meliputi unsur :

  1. Kegiatan tugas jabatan; harus mengacu kepada penetapan kinerja/RKT instansi masing-masing dan dijabarkan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya beserta uraian tugas yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan jabatan dari yang tertinggi hingga tingkatan tertendah (Eselon I-V, JFU dan JFT).
  2. Angka kredit; merupakan Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai.  Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu wajib menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam satu tahun.
  3. Target; merupakan rencana capaian kegiatan dari tugas jabatan yang akan diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Target harus harus meliputi beberapa aspek seperti kuantitas, kualitas, Waktu dan biaya. Kuantitas (Target Output) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. Kualitas (Target Kualitas) merupakan mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).
  4. Waktu (Target Waktu); merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan. Biaya (Target Biaya) biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain. Dalam hal biaya hanya diisi oleh PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Berikut ini adalah ketentuan pengisian SKP :

  1. SKP disusun berdasarkan RKT instansi yang ditetapkan setiap tahun pada bulan januari. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) jelas; (b) dapat diukur; (c) relevan; (d) dapat dicapai; (e) memiliki target waktu.
  2. SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. Dalam hal SKP tidak disetujui oleh pejabat penilai, maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
  3. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
  4. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari, maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.
  5. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS (PP 53 tahun 2010)

Setelah melakukan pengisian, maka SKP tersebut dinilai oleh atasan langsung pada waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut.

  1. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb:

91 – ke atas          : Sangat baik

76 – 90                : Baik

61 – 75                : Cukup

51 – 60                : Kurang

    <51                 : Buruk

  1. Penilaian SKP harus meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan/atausesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja.
  2. Dalam hal kegiatan tugas jabatan yang didukung oleh anggaran, maka penilaian meliputi aspek biaya.
  3. Setiap instansi menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan.
  4. Instansi dalam menyusun standar teknis kegiatan dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara
  5. Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target maka penilaian SKP capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus)
  6. Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan olehfaktor diluar kemampuan individu PNS maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya
  7. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS (PP 53 tahun 2010) dengan ketentuan :
  • Hukuman disiplin sedang apabila capaian SKP pada akhir tahun antara 25% s/d 50%
  • Hukuman disiplin berat apabila capaian SKP pada akhir tahun dibawah 25%.
  1. Berkaitan dengan tugas tambahan dan Kreativitas SKP, maka:
  1. Tugas tambahan tersebut menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dan berkaitan dengan tugas jabatan;
  2. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan nilainya 1
  3. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 4-6 kegiatan nilainya 2
  4. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih nilainya 3
  5. Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Unit kerja setingkat Eselon II, Pejabat Pembina Kepegawaian, atau Presiden, maka akan diberikan nilai kreativitas sbb:
  • Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II, Nilai 3
  • Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh PPK, Nilai 6
  • Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan oleh Presiden, Nilai 12

Proses penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Aspek Kuantitas

Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diukur dari aspek kuantitas dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Output (RO) dengan Target Output (TO) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk.

Penghitungan capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan aspek kuantitas, dengan rumus :

Aspek Kualitas

Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diukur dari aspek kualitas dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Kualitas (RK) dengan Target Kualitas (TK) dikalikan 100. 

Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik, atau sebaliknya semakin rendah realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk.

Penghitungan capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan aspek kualitas,dengan rumus:

Untuk mengukur apakah output berkualitas atau tidak dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

Aspek Waktu

Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diukur dari aspek waktu dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan dengan Target Waktu (TW) dikurangi Realisasi Waktu (RW) dibagi Target Waktu (TW) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin lama realisasi waktu yang dipergunakan dari target waktu yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin cepat realisasi waktu dari target waktu yang direncanakan (maksimal efisiensi waktu sampai dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik .

Aspek waktu  penghitungannya sebagai berikut:

  1. Dalam penilaian aspek waktu, untuk mengetahui persentase efisiensi waktu dari target waktu yang ditentukan penghitungannya menggunakan rumus:

  1. Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol), penghitungannya menggunakan rumus:

  1. Dalam hal tingkat efisiensi waktu ≤ 24% (kurang dari atau sama dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan menggunakan rumus:

  1. Dalam hal tingkat efisiensi waktu > 24% (lebih dari dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan menggunakan rumus:

Aspek Biaya

Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diukur dari aspek biaya dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan dengan Target Biaya (TB) dikurangi Realisasi Biaya (RB) dibagi Target Biaya (TB) dikalikan 100.

Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin besar realisasi biaya yang dipergunakan dari target Biaya yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin kecil realisasi biaya dari target biaya yang direncanakan (maksimal efisiensi biaya sampai dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik .

Aspek biaya penghitungannya sebagai berikut:

  1. Dalam penilaian aspek biaya, untuk mengetahui persentase efisiensi biaya dari target biaya yang ditentukan penghitungannya menggunakan rumus:

  1. Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) penghitungannya menggunakan rumus :

 

  1. Dalam hal tingkat efisiensi biaya ≤ 24% (kurang dari atau sama dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan menggunakan rumus:

  1. Dalam hal tingkat efisiensi biaya > 24% (lebih dari dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan menggunakan rumus:

 

  1. Perilaku Kerja

merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seorang PNS yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerjanya masing-masing  dengan nilai paling tinggi 100 (seratus).  Adapun unsur perilaku kerja meliputi :

  1. Orientasi pelayanan; merupakan sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.
  2. Integritas; merupakan kemampuan seorang PNS untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
  3. Komitmen; merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk dapat menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
  4. Disiplin; merupakan kesanggupan seorang PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi sanksi.
  5. Kerja sama; merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan baik dalam unit kerjanya maupun instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
  6. Kepemimpinan; merupakan kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.  Penilaian Kepemimpinan yang dapat dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

Secara umum, penilaian dengan menggunakan metode SKP ini jika dilihat dari sistem penilaiannya akan lebih efektif dibanding dengan metode DP3. Target yang akan dicapai secara jelas menggambarkan betapa SKP merupakan penilaian yang benar-benar didasarkan pada prestasi / kemampuan individu untuk mencapai tujuan organisasi sesuai kompetensi yang dimilikinya. Persoalannya adalah sudahkah setiap instansi pemerintah mensosialisasikan yang namanya SKP tersebut dan apakah setiap PNS, baik penilai maupun yang dinilai memahami SKP tersebut.  Kiranya hal inilah yang menjadi pertanyaan dan harus digarisbawahi supaya ketika saat diimplementasikan setiap PNS sudah mengerti dan tidak merasa asing terhadap apa yang disebut dengan SKP.

Sumber :

Penulis: 
Faizal | NIP. 198102152005011005 | Auditor Kepegawaian Pertama
Sumber: 
Inspektorat Kabupaten Bangka Barat

Artikel

08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/03/2016 | Dessy Parlina, S. Pt, NIP: 19821228..., Jabatan: Pengawas...
18/02/2016 | Faizal, NIP...., Auditor Kepegawaian...
04/02/2016 | Eddu Novandaharto.ST, Fungsional Ahli...
21/01/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
21/01/2016 | Eddu Novandaharto,..., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
13/01/2016 | Eddu Novandaharto,..., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
04/11/2014 | Harwanti, S. Pt
6,692 kali dilihat
17/03/2015 | Elfriska Damayanti...
3,875 kali dilihat
23/08/2013 |
1,397 kali dilihat
13/03/2014 | Dessy Parlina, S. Pt
1,372 kali dilihat
29/12/2015 | Eddu Novandaharto...., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
1,345 kali dilihat
21/01/2016 | Eddu Novandaharto,..., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
1,205 kali dilihat
29/12/2014 | PNPM MPd.Kecamatan...
837 kali dilihat
04/09/2014 | Harwanti, S.Pt
720 kali dilihat
21/01/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
587 kali dilihat
08/07/2015 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
537 kali dilihat