PERDA PERTAMBANGAN ATUR WILAYAH BAWAH SATU MIL

          Muntok, Bangka Barat, 25/5 (ANTARA) - Bupati Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, Zuhri M Syazali mengatakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan diharapkan mampu mengatur wilayah laut di bawah satu mil dari bibir pantai.

          Selama ini pengelolaan penambangan bijih timah di laut masih menggunakan Undang-Undang Minerba yang mengatur penambangan di atas satu mil dari bibir pantai.

          "Untuk wilayah kurang dari satu mil bagaimana? untuk mengatur hal tersebut maka kami akan menggunakan Perda Pertambangan yang sudah disahkan," ujarnya di Muntok, Jumat.

         Ia menjelaskan, Perda tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dari beberapa sektor yang menggantungkan hidupnya dari laut seperti nelayan, pelayaran dan pariwisata.  
    Menurut dia, tidak seluruh wilayah yang berada di bawah satu mil digunakan untuk kepentingan nelayan, pelayaran dan pariwista sehingga dapat diambil alih fungsinya untuk kepentingan pertambangan seiring melimpahnya kandungan mineral bijih timah di wilayah tersebut.

         "Tidak semuanya untuk penambangan, kami tetap mengutamakan dan memikirkan kesejahteraan warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut, yang diizinkan untuk ditambang hanya yang tidak diperuntukkan bagi kepentingan sektor tersebut," ujarnya.

         Untuk detil aturan pelaksanaan Perda tersebut, kata dia, saat ini pihaknya sedang menyusun Peraturan Bupati tentang Pertambangan yang mengatur secara rinci pelaksanaan dan zonasi wilayah laut di bawah satu mil untuk mengakomodasi berbagai aktivitas di dalamnya.

         Zuhri menambahkan, dengan adanya Perda dan Perbup tersebut diharapkan wilayah penambangan terutama di wilayah laut dengan jarak 0 sampai 1 mil dapat ditata.

         "Kami mengharapkan Perda dan Perbup ini mampu mengakomodasi semua kepentingan dan ke depan tidak ada lagi  tumpang tindih kepentingan di satu wilayah," ujarnya.

         Selain mengatur tata kelola wilayah, kata dia, dalam pelaksanaannya nanti juga akan mengatur penanganan wilayah bekas tambang yang wajib dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan di daerah itu.

         "Saat ini sektor penambangan masih menjadi sektor utama ekonomi warga, namun suatu saat pasti akan berakhir seiring menipisnya kandungan mineral tersebut, hal ini yang harus diantisipasi dengan adanya pengelolaan lokasi bekas tambang," ujarnya.

         Ia mengatakan, dikeluarkannya Perda dan Perbup yang mengatur wilayah laut kurang dari 1 mil tersebut diharapkan mampu melengkapi UU Minerba yang mengatur wilayah di atas satu mil, sehingga seluruh wilayah perairan di daearah itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara