PGRI NTB BERHARAP PENDIDIKAN DI MATARAM DIREFORMASI

Mataram, 10/1 (ANTARA) - Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat berharap wali kota Mataram yang baru berani mereformasi pendidikan di di daerah ini guna meningkatkan mutu pendidikan. "Wali kota yang baru H. Ahyar Abduh, harus berani melakukan reformasi pendidikan," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Ali Rahim, di Mataram, Senin. Menurut dia, yang perlu dibenahi oleh wali kota yang baru dilantik pada 10 Agustus 2010 tersebut adalah mengangkat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) yang masih lowong. "Sekarang ini masih pegang oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sebagai pelaksana tugas (Plt). Kalau masih hanya sebagai Plt, tidak bisa membuat kebijakan terlalu jauh karena kewenangannya terbatas," ujarnya. Ia mengatakan, dengan adanya Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram definitif berbagai persoalan pendidikan di Kota Mataram bisa segera diatasi, salah satunya adalah puluhan kepala sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang sudah menjabat lebih dari dua periode. Menurut Ali, kepala sekolah yang sudah menjabat dua periode harus segera diganti untuk memberikan kesempatan kepada para guru yang lebih muda dan layak untuk memimpin sebuah sekolah.

 
Para kepala sekolah yang sudah menjabat lebih dari dua periode harus dikembalikan sebagai tenaga pengajar atau diberikan pilihan sebagai pengawas pendidikan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang promosi dan pengangkatan kepala sekolah. "Kecuali kalau kepala sekolah itu berprestasi bisa menjadi kepala sekolah kembali dengan catatan dia harus mengabdi dulu selama empat tahun menjadi guru, baru setelah itu diangkat kembali jadi kepala sekolah. Tapi penempatan harus di sekolah yang baru, agar pengalamannya itu bisa mengangkat sekolah baru tersebut," ujarnya.

Ali Rahim juga mengharapkan seluruh Dinas Dikpora di sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB untuk memperhatikan persoalan kepala sekolah yang sudah melewati masa jabatan dua periode. "Tidak hanya di Kota Mataram. PGRI NTB juga memint bupati/wali kota lainnya untuk memperhatikan masalah kepala sekolah yang sudah menjabat lebih dari dua periode. Itu penting karena menyangkut peningkatan kualitas pendidikan," ujarnya. (T.KR-WLD/B/M025/M025) 10-01-2011 14:05:07 NNNN

Copyright © ANTARA

Sumber: 
Antara