PLTD JEBUS BELUM MILIKI SERTIFIKAT SLO

          Muntok, Bangka Barat, 3/5 (ANTARA) - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Jebus Provinsi Bangka Belitung milik PT PLN Persero belum memiliki sertifikat Standar Layak Operasional (SLO).

         Hal itu diungkapkan Inspektur Ketenagalistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Babel Rudi Reardy, Kamis, usai pertemuan yang digelar di Operasional Room II Pemkab Bangka Barat, antara perwakilan warga Desa Mislak yang menuntut direalisasikannya upaya nyata meredam tingkat kebisingan mesin diesel PLTD milik PT PLN yang berlokasi di Desa Mislak Kecamatan Jebus.

         Rudi menambahkan, selain tidak memiliki setifikat SLO, PT PLN juga tidak memberi tahu terlebih dahulu ke Distamben Babel sebelum membangun PLTD di Desa Mislak sehingga pihaknya tidak melakukan pengujian tingkat keamanan operasional mesin diesel di PLTD tersebut.

         "Langkah yang diambil PT PLN tersebut menyalahi aturan karena tidak melalui prosedur yang berlaku sehingga akhirnya terjadi hal seperti ini dan banyak pihak yang dirugikan," ujarnya.

         Ia mengatakan, sebelum membangun PLTD seharusnya PT PLN mengajukan permohonan ke Dinas ESDM Bangka Barat dan Distamben Babel sehingga dapat diambil langkah beberapa pengujian kelayakan, seperti proses pengujian tingkat kebisingan, pemeriksaan sesuai ketentuan teknis, kelayakan lingkungan dan uji lainnya.

         "Selanjutnya, jika hal tersebut sudah dilalui dan dinyatakan layak dan sesuai prosedur yang berlaku, baru dikeluarkan SLO-nya oleh lembaga terkait," ujarnya.

         Ia mengatakan, saat ini pihaknya akan melakukan pengujian di PLTD Jebus da akan terus elakukan pembinaan dan evaluasi untuk mengurangi tingkat kebisisngan yang ditimbulkan dan sangat mengganggu kenyamana warga di daerah itu.

         "Kami tidak akan memberikan sanksi apapun kepada PT PLN karena efeknya akan sangat lebih besar terkait kebuthan listrik bagi warga di daerah itu," ujarnya.

         Kepala Dinas ESDM Bangka Barat Chairul Amri Rani mengungkapkan, berdasarkan uji kebisingan yang dilakukan beberapa waktu lalu, tingkat kebisingan PLTD Jebus jauh berada di atas ambang batas yang diizinkan atau maksimal 50 desible, namun yang terjadi saat ini yaitu sebesar 65,5 desible.

         "Kami ingin PT PLN segera merealisasikan tiga poin kesepakatan untuk meredam suara dan mengurangi polusi asap yaitu meninggikan knalpot mesin, memasang peredam suara dan membangun tembok setinggi delapan meter. Untuk dua poin pertama sudah dilakukan, namun poin ke tiga belum," ujarnya.

         Ia mengatakan, pasokan listrik merupakan hal pokok bagi warga di daerah itu, namun jangan sampai terpenuhinya kebutuhan seluruh warga tersebut menimbulkan dampak negatif bagi warga di sekitar lokasi PLTD Jebus karena mereka juga layak mendapatkan hidup aman, nyaman dan sehat.

         Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala PLN Ranting Muntok Geovani meminta instansi terkait memberikan laporan jika PLTD PLN Jebus tidak laik operasi karena tidak memiliki sertifikat SLO.

         Ia mengatakan, PLTD Jebus akan segera diuji oleh tim Inspektur Ketenagalistrikan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Babel dan hasilnya secara tertulis akan dilayangkan ke PLN wilayah Babel.

         "Jika belum layak operasi, kami minta diberikan laporan tersebut agar bisa mengambil langkah apakah perlu dihentikan dahulu operasinya sambil menunggu SLO keluar atau bagaimana  agar tidak aturan yang berlaku," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News