Rakor RIPPM dan PPM Tahunan Badan Usaha Pertambangan

Muntok (05/11/2019 ), Merujuk kepada Permen ESDM No 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka setiap badan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM). Permen PPM ini kemudian lebih diperjelas lagi melalui Kepmen ESDM No 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut  Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cabang dinas ESDM wilayah Bangka Barat mengadakan rapat koordinasasi penyusunan RIPPM dan rencana PPM tahunan Badan Pertambangan dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Rakor ini dibuka oleh Bupati Bangka Barat yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah  dan dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala OPD, Camat, perwakilan Unit Metalurgi PT. Timah Tbk., serta pengusaha tambang pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), bertempat di ruang OR II Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, selasa (05/11).

Kepala Dinas ESDM Prov. Bangka Belitung, Rusbani mengatakan bahwa PPM ini khusus untuk  masyarakat  yang terdampak langsung dari usaha pertambangan.

“Utama dari PPM ini bagaimana memacu masyakarat di sekitar tambang agar bisa lebih berkembang dengan cara PPM tadi, makanya saya sangat berharap kontribusi dari pelaku usaha tambang yang memiliki IUP untuk memajukan masyarakat disekitar tambang,” kata Rusbani

Plt. Sekretaris Daerah, M. Effendi dalam sambutannya mengatakan  kehadiran tambang di Bangka Barat berkontribusi terhadap lapangan kerja dan pendapatan negara.

“Diharapkan melalui PPM sektor pertambangan ini dapat menciptakan lapangan kerja sektor non pertambangan dan mendorong investasi sektor lainnya di Bangka Barat, termasuk bagaimana pengelolaan lahan bekas pertambangan untuk mendukung program pembangunan di pasca tambang melalui reklamasi, rehabilitasi hutan dan lahan rusak,” ujar Effendi.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
d_lm
Fotografer: 
ds