REKLAMASI BEKAS TAMBANG HARUS SESUAI KEBUTUHAN

         Pangkalpinang, 5/6 (ANTARA) - Reklamasi atau pemulihan lahan di kawasan yang rusak  akibat kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan sesuai kebutuhan agar dapat memberikan keuntungan ekonomis dan biologis bagi masyarakat di sekitar.

        Demikian dinyatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amrullah Harun menanggapi pendapat beberapa kalangan yang menyatakan reklamasi lahan pertambangan yang dilakukan di Bangka Belitung kurang efektif.

        "Reklamasi tambang tidak selalu harus mengembalikan fungsi lahan sebagai hutan, menurut pengertiannya reklamasi sendiri berarti pemulihan lahan bekas usaha tambang sesuai peruntukannya," kata Amrullah di Pangkalpinang, Rabu.

        Berdasarkan definisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Amrullah mengatakan reklamasi merupakan kegiatan perusahaan yang bertujuan memperbaiki lahan yang terganggu agar dapat berfungsi dan berguna kembali sesuai peruntukannya.

        Amrullah mengatakan lahan yang rusak bekas tambang dapat dijadikan kawasan hutan, terutama jika lahan tersebut asalnya merupakan kawasan hutan. Tapi Amrullah mengatakan tidak tertutup kemungkinan jika bekas tambang dapat juga dijadikan perkebunan, kolam budidaya ikan, pertanian palawija, irigasi, air baku, atau taman wisata air, dan lain-lain.

        "Sekarang kita harus mulai cerdas, kita lihat peluang-peluang yang ada, memang tujuan utama dari reklamasi adalah mengembalikan kesehatan lingkungan lahan tersebut, tapi terkait dengan pencanangan Ekonomi Hijau, kita harus berpikir menjadikannya menguntungkan secara ekonomis," kata dia.

       Oleh karena itu, Amrullah menjelaskan sejak awal sebuah perusahaan tambang harus merencanakan reklamasi yang tepat bagi lahan yang telah digarapnya.

        "Sejak awal, pengusaha harus sudah tahu akan diapakan lahan tambangnya sesudah diproduksi. Kalau di luar negeri bekas tambang timah justru membuat kesejahteraan rakyat sekitarnya meningkat. Tapi disini sepertinya belum sampai ke sana," kata dia.

        Mengenai reklamasi, Amrullah memaparkan hal tersebut sudah masuk dalam komponen perizinan sehingga perusahaan yang tidak melaksanakannya dapat dikenakan sanksi pidana.

        "Izin dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL sendiri diterbitkan oleh bupati atau wali kota setempat berdasar rekomendasi dari pakar di perguruan tinggi, pendapat aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan dan pendapat masyarakat yang terkena dampak," kata dia.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara