Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Muntok, (30/11). Bupati Bangka Barat yang diwakili oleh Heru Warsito selaku staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan membuka acara sosialisasi program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi PHL/Non PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Senin (30/11) bertempat di Operational Room 2 sekretariat daerah Bangka Barat. Acara ini juga dihadiri oleh asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan dan sosial, kepala OPD, Kepala Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Heru Warsito dalam sambutannya mengatakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan BPJS Ketenagakerjaan terkait program penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat terutama bagi para pegawai terutama bagi PHL/Non PPPK. “akan tetapi, hal ini hendaknya disertai regulasi yang mengatur kerjasama ini, karena apabila tidak mendapatkan payung hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku nantinya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

Kepala perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Y.Aris Daryanto, mengatakan sesuai dengan amanah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip nirlaba. Selain itu, kepesertaan bersifat wajib serta pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. “BPJS Ketenagakerjaan bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun) sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011,” katanya. Aris Daryanto juga menjelaskan beberapa fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan adalah (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja, menjamin tenaga kerja yang terdaftar. “jika terdaftar dalam program ini akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai jika menderita penyakit akibat kerja atau mengalami kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja tersebut terhitung dari karyawan pergi dan pulang kerja,” jelasnya.

Beberapa fungsi lain dari BPJS Ketenagakerjaan adalah: 1. (JHT) Jaminan Hari Tua, merupakan jaminan yang bisa diterima oleh karyawan setelah memasuki usia pensiun. Program ini bertujuan agar karyawan mendapatkan uang tunai setelah masa kerja selesai, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 2. (JP) Jaminan Pensiun. Perbedaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah jika jaminan pensiun baru dibayarkan selama per bulan maksimal hingga 180 bulan sejak masa kerja karyawan selesai atau pensiun. Jaminan ini berfungsi untuk menjamin karyawan memiliki kelayakan hidup setelah berkurangnya penghasilan. Iuran pun bisa diturunkan ke anak karyawan yang menjadi peserta, bila karyawan meninggal. 3. Jaminan Kematian (JKM) merupakan bantuan dana jika karyawan yang terdaftar meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Santunan biasanya akan diberikan langsung kepada ahli waris dari peserta.

“Diharapkan dengan berbagai manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial,” tutupnya.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
Yogie
Fotografer: 
Dony
Editor: 
Wahyu Pratiwi