Tulus Mengabdi, Total Jalani Tugas Pendamping Lokal

Seorang Pendamping Lokal (PL) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.) memang dituntut harus mau dan mampu mendampingi masyarakat sejak  tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelestarian hingga Pemeliharaan Kegiatan. “Mendengar sebutan Pendamping Lokal, kelihatannya tugas-tugas dan tanggung jawab Pemdamping Lokal itu cukup mudah. Tapi, kalau dipraktikkan, bukan perkara yang gampang. Ada sejumlah tantangan dan rintangan yang dihadapi selama memfasilitasi masyarakat desa,” tutur Nono Sudarno, mengawali kisahnya sebagai PL PNPM MPd.Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejak 6 Oktober 2007.  

Hingga akhir Desember 2014, dia masih setia menjadi seorang PL Kecamatan Simpang Teritip, baik dalam kondisi senang, susah bahkan sakit sekalipun. Sejumlah tantangan yang dihadapi kata Nono Sudarno, mulai soal kondisi budaya, kondisi sosial, karakter masyarakat yang berbeda-beda dan beragam termasuk kompleksitas permasalahan desa. Apalagi yang dihadapi masyarakat desa yang tingkat pendidikannya masih rendah. Ternyata banyak waktu, tenaga, dan pemikiran yang harus saya korbankan serta saya didedikasikan pada masyarakat. “Seorang PL memang harus berjiwa sosial tinggi, kreatif dan berpandangan positif di tengah berbagai macam situasi dan kondisi di lapangan,” ujar Nono Sudarno, pria kelahiran Desa Air Nyatoh. Peraih predikat  PL PNPM MPd. Terbaik II se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Penilaian Sikompak Award Tahun Anggaran (TA) 2011 dan TA 2012 ini, seorang PL harus mampu bekerja sungguh-sungguh dan total. Berjiwa ikhlas dan tulus dalam menyampaikan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan program. Sehingga visi, misi dan tujuan PNPM MPd. tak sekadar sampai didengar dan diterima masyarakat desa dan kecamatan saja. “Tapi, mampu dipahami dan diwujudkan dalam setiap tahapan kegiatan, sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga pelestarian kegiatan.”

Pada saat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) masuk Kecamatan Simpang Teritip mulai TA 2007-kini PNPM Mandiri Perdesaan- muncul beragam tanggapan positif dan negatif.  Baik dari masyarakat yang masih awam maupun jajaran pemerintahan desa. Memang ada aparatur pemerintahan desa yang menyambut secara terbuka dan berpandangan positif masuknya PNPM PPK atau PNPM MPd. Namun, ada pula jajaran pemerintahan desa yang berpandangan negatif. Apalagi program nasional ini memiliki banyak alur tahapan kegiatan yang harus dilalui di desa dan di tingkat dusun. Sejak tahapan Musyawarah Desa Sosialisasi, Penggalian Gagasan, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDK), Musyawarah Desa Perencanaan (MDP), sampai Musyawarah Desa Informasi Hasil Musyawarah Antar Desa (MD Informasi).

Bagi desa-desa yang mendapatkan alokasi dana kegiatan fisik dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) harus menggelar Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPj) I (40 % Penggunaan Dana Tahap I), MDPj II (80 % Penggunaan Dana) serta Musyawara Desa Serah Terima (MDST). Belum di tingkat kecamatan harus menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD I/MAD Sos.), MAD Prioritas Usulan (MAD II), dan MAD Penetapan Usulan/Pendanaan (MAD III). Tak sedikit yang berkomentar, rumit  amat untuk memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MPd. ini.  Bersama-sama dengan Fasilitator Kecamatan (FK) Pemberdayaan dan FK Teknik, saya terus berupaya menyosialisasikan PNPM-PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan pada berbagai lapisan masyarakat. “Pola pembangunan yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan kan berbasis pembangunan partisipatif. Artinya, masyarakat yang menjadi penentu arah dan kunci keberhasilan program. Dalam PNPM PPK maupun PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat desa berperan sebagai subjek dan objek kegiatan pembangunan. “

Mari Berbuat apa yang Kita Bisa   

Kalimat inilah yang Nono Sudarsono gunakan untuk memotivasi warga desa untuk bersama-sama memajukan desa. Terutama bagi para Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa se-Kecamatan Simpang Teritip. “KPMD menjadi ujung tombak keberhasilan PNPM PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa. Namun, sebelum menjadi KPMD,mereka sudah dibekali ilmu dan pengetahun praktis oleh Fasilitator Kecamatan (FK) Pemberdayaan dan FK Teknik melalui pelatihan dan bimbingan di lapangan, dan bimbingan melalui On Job Training (OJT dan In Service Training (IST),” urai Nono Sudarno. Pada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dilakukan pendampingan dan pelatihan dalam mengelola kegiatan, administrasi, dan keuangan sebagai penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM MPd. yang dialokasikan bagi desa-desa penerima dana kegiatan PNPM MPd. “Pada TPK juga dibekali tentang proses praaudit, audit pelaksanan kegiatan, pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat, penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan yang sudah dibangun dan dinikmati masyarakat desa.”

Selaku PL pada masyarakat melalui Musyawarah Desa dan saat turun lapangan, saya pun   melakukan umpan balik hasil-hasil kegiatan yang saya fasilitasi. Misalnya memberikan bimbingan pada KPMD dan TPK, masukan tentang cara menjaga pelestarian lingkungan di lokasi kegiatan, mencari informasi tentang aspek teknis dan nonteknis termasuk berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat untuk disampaikan pada FK. “Saya ikut memfasilitasi bagaimana cara pemeliharaan, pengembangam dan pelestarian hasil-hasil kegiatan sarana prasarana, bidang kesehatan, bidang pendidikan termasuk mengatasi masalah pengembalian dana bergulir yang dipinjam oleh Kelompok SPP pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). “Pada pemerintah desa, saya berkoordinasi aktif tentang pelaksanan alur tahapan kegiatan, rencana dan langkah–langkah untuk menyukseskan PNPM Mandiri Perdesaan. “Saya jelaskan posisi,  tugas dan tanggung jawab kepala desa, Badan Perwakilan Desa, dan lembaga lain di desa. Dengan harapan kades, BPD dan lembaga lain mendukung penuh pelaksanaan program dan mengawasi setiap proses kegiatan secara proaktif. Sehingga tidak ada terjadi penyimpangan dalam tahapan kegiatan, penggunaan dana program baik pembangunan fisik maupun penyaluran dana SPP. “ 

Sebagai seorang PL, Nono Sudarno harus mampu memastikan visi, misi dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dapat diterima masyarakat secara utuh dan tepat sasaran. “Sejak pemantauan terhadap pelaksanaan alur dan tahapan program, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan sampai pada memfasilitasi proses pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan. Termasuk  pengembalian dana bergulir,” terang KPM Desa Airnyatoh periode 29 Juli 2007-6 Oktober 2007 ini. Berbekal pelatihan-pelatihan oleh FK Pemberdayaan dan FK Teknik, kemauan keras untuk terus belajar, berupaya menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis pemberdayaan masyarakat disertai keinginan untuk berperan aktif menyukseskan tujuan PNPM MPd., dia tetap  memantapkan diri menjadi PL.  “Insentif yang saya terima setiap bulan jauh dari cukup, yakni Rp.500.000 per bulan. Apalagi saya sudah beristeri dan memiliki empat anak. Saya sering mendapat protes dari isteri. Namun, panggilan hati yang begitu kuat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengentaskan kemiskinan masyarakat desa, membuat saya terus bertahan menjadi PL,” tegas pria juga berprofesi sebagai nelayan. Prinsip PNPM MPd. yang sangat transparan dalam setiap alur tahapan kegiatan amat mengena di hati Nono Sudarno.  

Tak terasa sudah hampir tujuh tahun, pemuda yang pernah menjadi Ketua Ruang Belajar Masyarakat Kabupaten Bangka Barat, ini menjadi PL PNPM MPd. Kecamatan Simpang Teritip. Banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan selama ini. Banyak hal yang terjadi selama menjadi pendamping masyarakat.  Mulai dari hal-hal yang aneh, lucu, menarik, menyedihkan sampai hal-hal yang menyenangkan. Dia mengaku berbahagia dan bangga, karena sudah banyak terjadi perubahan dalam masyarakat desa. Terutama dari sudut pandang dan pola berpikir masyarakat yang semakin kritis berbarengan dengan harapan masyarakat untuk semakin berdaya dan mandiri. Banyak Kader Desa atau KPMD yang terlatih dan terbangun jiwa sosialnya. Banyak TPK yang semula tak bisa apa-apa dalam mengelola kegiatan dan keuangan dengan tingkat pendidikan tamatan SD.     “ TPK sudah mampu mengelola administrasi kegiatan, paham managemen pembukuan, dan mengelola pembangunan bersama-sama masyarakat desa. Sehingga hasil dan kualitas pembangunan fisik tak kalah dengan bangunan yang dibuat para kontraktor. Padahal para TPK hanya mendapat bekal pelatihan selama beberapa hari ditambah pembekalan melalui OJT dan IST dari FK. Namun,   hasilnya TPK sudah mampu mengelola kegiatan dengan baik, “ kata Nono Sudarno, dengan nada bangga.

Suara Kaum Perempuan dan RTM

Sebelum PNPM PPK dan PNPM MPd. masuk Kecamatan Simpang Teritip, kaum perempuan dan warga desa yang tergolong anggota rumah tangga miskin (RTM) selama puluhan tahun tak berani menyuarakan harapan dan mimpi-mimpi untuk hidup yang lebih baik. Warga desa khususnya anggota rumah tangga miskin (A-RTM) dan kaum perempuan yang puluhan tahun terpinggirkan, karena jarang bahkan tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada musyawarah-musyawarah dusun, desa dan kecamatan. “ Kini sudah mampu menjadi penentu pengambilan keputusan strategis yang menentukan masa depan desa.Kaum perempuan yang kesulitan menjalankan usaha karena kekurangan modal, mudah mengakses pinjaman modal SPP yang dikelola UPK. Para ibu yang semula hanya membuat perkumpulan atau kelompok, perlahan-lahan sudah memiliki pembukuan dan mampu mengelola administrasi kelompok yang cukup baik.”

Berbagai sarana dan prasarana dasar,bidang kesehatan, bidang pendidikan dan  peningkatan kapasitas kegiatan bukan permodalan yang dibutuhkan masyarakat desa, kini telah banyak terbangun dan terwujudkan. Desa-desa di Kecamatan Simpang Teritip yang semula tak satu pun memiliki dokumen perencanaan dan arah pembangunan desa, yakni Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sesuai potensi dan sumberdaya yang ada di masing-masing desa, kini sudah mempunyai dokumen perencanaan yang wajib dimiliki setiap desa. Pada TA 2011 dan TA 2012 terjadi kekosongan FK Teknik. Saat  pelaksanaan kegiatan TA 2012, terjadi pula kekosongan FK Pemberdayaan. Sebagai PL, Nono Sudarno tetap berupaya berkoordinasi dengan para kepala desa, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kecamatan, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan Tim Fasilitator Kabupaten. “Namun, berkat kebersamaan, kesungguhan, kerja keras dan koordinasi yang baik antarpelaku PNPM MPd. di desa dan kecamatan, Kecamatan Simpang Teritip berhasil menyelesaikan tahapan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang disepakati di Kabupaten Bangka Barat,” ungkap Nono Sudarno, dengan dana optimis.  ***

Penulis: 
PNPM MPd.Kecamatan Simpang Teritip
Sumber: 
Nono Sudarno, PL PNPM MPd. Kec.Simpang Teritip, Bangka Barat 2007-2014

Artikel

05/04/2017 | Diki Anugrah Hardi
30/01/2017 | Mukti Purwanto, S....
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/03/2016 | Dessy Parlina, S. Pt, NIP: 19821228..., Jabatan: Pengawas...
18/02/2016 | Faizal, NIP...., Auditor Kepegawaian...
04/02/2016 | Eddu Novandaharto.ST, Fungsional Ahli...
04/11/2014 | Harwanti, S. Pt
9,607 kali dilihat
17/03/2015 | Elfriska Damayanti...
4,293 kali dilihat
29/12/2015 | Eddu Novandaharto...., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
3,014 kali dilihat
21/01/2016 | Eddu Novandaharto,..., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
2,286 kali dilihat
23/08/2013 |
1,938 kali dilihat
13/03/2014 | Dessy Parlina, S. Pt
1,823 kali dilihat
21/01/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
1,303 kali dilihat
30/01/2017 | Mukti Purwanto, S....
1,021 kali dilihat
29/12/2014 | PNPM MPd.Kecamatan...
927 kali dilihat
04/09/2014 | Harwanti, S.Pt
896 kali dilihat