WALI KOTA: PBB PENDIDIKAN POLITIK EFEKTIF RAKYAT

         Pangkalpinang, 11/5 (ANTARA) - Wali Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zulkarnain Karim mengatakan pemberlakuan pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat, khususnya di Pangkalpinang.

        "Sesungguhnya pemberlakuan PBB adalah sebuah pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat Pangkalpinang, kenapa? Karena dalam proses tersebut masyarakat belajar mengenai hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara," kata Wali Kota di Pangkalpinang, Jumat.

        Wali kota menjelaskan, dengan membayar PBB maka masyarakat akan terlibat dalam proses kontrol.

        "Kewajiban mereka adalah membayar pajak sementara haknya adalah melakukan 'controlling' atas uang pajak yang telah mereka bayar ke negara," kata Wali kota.

        Selain itu, Wali kota menjelaskan PBB dinilai efektif untuk menyebarkan pendidikan politik karena semua warga negara yang memiliki rumah pasti dikenai PBB.

        "Berbeda dengan pajak penghasilan, yang kena pasti hanya beberapa orang saja yang memiliki nilai penghasilan tertentu, tapi kalau PBB, semua orang yang punya rumah pasti kena pajak untuk tanah dan bangunan yang dia dirikan," kata dia.

        Tidak hanya sebagai alat untuk meyebarkan pendidikan politik, namun Wali kota juga menjelaskan PBB dapat digunakan sebagai alat reformasi tata kota.

        "PBB dapat dipakai untuk reformasi pertahanan supaya orang-orang tidak punya tanah luas-luas yang tidak dimanfaatkan," kata wali kota.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News

Berita

19/12/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
23/11/2018 | babel.antaranews.com
04/09/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
14/08/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
13/08/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
07/08/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
03/08/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
15/07/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
14/07/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
14/07/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol