WARGA BUTUH REINVESTASI BUKAN SEKEDAR REKLAMASI

Oleh Donatus Dasapurna Putranta

        Penambangan biji timah di Pulau Bangka telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu.

        Kegiatan tersebut sampai kini masih berlangsung dan semakin marak dengan dimulainya masa otonomi daerah yang mengizinkan penambangan tidak hanya dilakukan PT Timah Tbk, namun juga pihak swasta dan masyarakat.

         Kerusakan lingkungan akibat penambangan timah semakin tidak terkontrol, bahkan mencapai kawasan konservasi yang seharusnya tidak dirambah seperti hutan lindung.

        Juga daerah aliran sungai dan kawasan pesisir dengan maraknya kegiatan penambangan rakyat yang tidak memiliki surat izin kuasa penambangan (KP) atau yang dikenal dengan Tambang Inkonvensional (TI).

         "Warga Bangka Barat membutuhkan reinvestasi, bukan sekedar reklamasi atau revitalisasi, karena pada kenyataannya banyak warga yang tidak menikmati hasil penambangan biji timah tersebut, mereka hanya sebagai penonton dan mendapatkan dampaknya saja," ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bangka Barat Chairul Amri Rani.

         Namun untuk mewujudkan niat baik tersebut butuh perjuangan keras karena sampai saat ini dari sebanyak 24 perusahaan pertambangan di daerah itu belum ada yang serius menggarap revitalisasi atau reklamasi lahan bekas tambangnya.

         Ia mengatakan, revitalisasi atau memberdayakan kolong bekas penambangan timah menjadi kolam untuk kegiatan tertentu seperti tempat rekreasi, budidaya ikan air tawar dan lainnya serta reklamasi atau menutup lahan dengan memanfaatannya sebagai lahan perkebunan atau kehutanan.

         Menurut Amri, yang dibutuhkan warga saat ini adalah adanya investasi dari program revitalisasi dan reklamasi tersebut, warga butuh adanya program pemberdayaan dengan melibatkan mereka secara langsung dalam program tersebut dan ke depan hasilnya dapat mereka nikmati.

         Ia menjelaskan, pihaknya sedang mencoba menghubungi seluruh perusahaan pertambangan tersebut untuk pendataan ulang lokasi izin usaha pertambangan (IUP) mereka, seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan dan lauas lahan yang telah direvitalisasi.

         Menurut dia, pendataan tersebut dimaksudkan agar Pemkab dapat menyusun kegiatan revitalisasi yang rencananya akan melibatkan Pemkab, Perusahaan bersangkutan dan masyarakat sekitar lokasi agar kelestarian lingkungan terjaga.

         Selama ini terjadi carut marut penanganan pertambangan karena pengurusan izin kepemilikan IUP langsung dilakukan ke Pemerintah Pusat tanpa melalui Pemkab sehingga Pemkab kurang paham detail lahan mana saja yang sudah menjadi kawasan produksi perusahaan pertambangan di daerah itu.

         Amri mengharapkan, ke depan Pemkab dilibatkan langsung dalam pengurusan izin tersebut sehingga pihaknya mampu mengontrol kewajiban perusahaan pascapenambangan dengan melakukan revitalisasi lahan dan kewajiban pertanggungjawaban sosial.

         "Kami lebih senang menyebutnya reinvestasi dibandingkan revitalisasi atau reklamasi karena dari kegiatan itu diharapkan tumbuh sektor ekonomi baru yang dapat menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

         Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, seluruh perusahaan pertambangan wajib melakukan perbaikan lahan bekas tambang untuk kesejahteraan warga di sekitarnya.

         "Meskipun belum ada perusahaan yang serius menggarap lahan bekas tambangnya, namun mereka tertib menyetor ke Bank Sumsel Babel anggaran untuk program revitalisasi tersebut," ujarnya tanpa menyebutkan besarnya anggaran yang sudah terkumpul untuk program tersebut.

    
              Dukungan LSM
    Sementara itu LSM yang banyak bergerak dalam bidang lingkungan hidup setempat, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) Bangka Barat, pada 2012 menargetkan mampu merevitalisasi lahan bekas tambang bijih timah di daerah itu  seluas 100 hektare.

         "Untuk tahap awal, pada Februari 2012 kami sudah berhasil menanam sebanyak 2.000 bibit pohon di lahan bekas tambang bijih timah milik PT Timah Tbk seluas 1,5 hektare di kawasan Pantai Tanjung," ujar Kepala Bidang Analisa mengenai Dampak Lingkungan FMPL Bangka Barat Rian.

         Ia menjelaskan, penanaman kemabali bibit pohon akan terus dilakukan terutama di kawasan pesisir sebagai upaya menghijaukan kembali hutan yang sudah rusak karena aktivitas penambangan yang kurang peduli kelestarian lingkungan.

         Sebanyak 2.000 bibit pohon tersebut, kata dia, berasal dari bantua dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bangka Barat sebanyak 500 bibit dan hasil pembibitan sendiri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut sebanyak 1.500 bibit.

         "Hanya dua jenis tanaman yang kami tanam yaitu bibit pohon ketapang dan cemara laut karena menurut karakteristik lingkungan pantai Tanjung cocok ditanami jenis pohon tersebut," ujarnya.

         Meskipun kurang produktif, katanya, pohon ketapang dan cemara laut cocok ditanam di kawasan pantai karena mampu menaham abrasi dan kerusakan lingkungan yang lebih parah sekaligus menumbuhkan kearifan lokal yang sudah luntur di daerah itu.

         Rian menambahkan, pada Juni 2012 pihaknya akan melanjutkan program penanaman lahan kritis di kawasan Pantai Tanjung dengan menanam sebanyak 1.000 bibit pohon ketapang yang sudah dipersispkan
    "Kami prihatin, kearifan lokal yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap kelangsungan dan kelestarian hutan, saat ini nilai-nilai tersebut sudah mengalami degradasi bahkan menurun drastis," ujarnya.

         Ia mengatakan, perlu langkah nyata untuk meningkatkan kearifan lokal masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kesadaran asyarakat dalam mengelola lahan dan aktif melakukan rehabilitasi lahan kritis di berbagai lokasi di sekitar tempat tinggalnya.

         "Kami akan terus berupaya menumbuhkembangkan kearifan lokal tersebut dengan mengajak peran serta masyarakat dalam memperbaikai lahan yang telah rusak, dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meminimalkan lahan kritis di daerah itu," ujarnya.

         Menurut data dari Dishutbun Bangka Barat, luas lahan rusak di daerah mencapai 12.967 hektare, terdiri dari lahan kritis seluas 11.301 hektare dan sangat kritis 1.666 hektare yang tersebar di enam kecamatan meliputi Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Tempilang, Kelapa, Jebus dan Parittiga.

         "Kerusakan hutan seluas 12.967 hektare tersebut rata-rata disebabkan aktivitas pembalakan liar dan kegiatan pertambangan," ujarnya.

         Menurut dia, perusakan hutan harus segera dicegah dan diantisipasi dengan memperbanyak penanaman pohon dan melarang adanya aktivitas penambangan di hutan yang dilindungi seperti hutan konservasi dan hutan lindung karena mengganggu keseimbangan ekositem yang ada di dalamnya.

        Amri menambahkan, untuk mencapai hasil sesuai yang diharapkan, Pemkab bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Tehnologi (BPPT) sedang berupaya menggarap lahan percontohan reklamasi bekas tambang seluas dua hekare dalam upaya mengembalikan kelesatarian lingkungan di daerah itu.

         Ia mengatakan, untuk langkah awal pihaknya menggandeng Muntok Herritage Comunnity (MHC) mencoba membuat proyek percontohan seluas dua hektare di Menjelang, Muntok dengan mengembangkan berbagai tanaman dan peternakan yang nantinya dapat dikembangkan di lahan bekas tambang lainnya.

         "Kami bersama MHC dan BPPT sedang mencoba menggarap satu lokasi untuk dikembangkan dengan penanaman berbagai tanaman seperti pohon jarak, berbagai tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, bumbu dapur dan pengembangan ternak sapi.

         Menurut dia, penanaman pohon jarak dan peternakan sapi tersebut diharapkan mampu menyediakan energi ramah lingkungan yang bermanfaat untuk menjawab kekurangan energi kelistrikan dan bahan bakar rumah tangga di daerah itu, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dengan hasil tanaman lainnya.

         "Di tempat itu kami prioritaskan pengembangan energi listrik dan gas kebutuhan rumah tangga dengan memanfaatkan tanaman jarak dan kotoran sapi untuk mewujudkan kemandirian energi, sementara tanaman lainnya diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya meningkatkan pendapatan warga," ujarnya.

         Menurut dia, penanaman pohon jarak dan peternakan sapi tersebut diharapkan mampu menyediakan energi ramah lingkungan yang bermanfaat untuk menjawab kekurangan energi kelistrikan dan bahan bakar rumah tangga di daerah itu.

         Ia mengatakan, BPPT sudah melakukan berbagai penelitian untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Bangka Barat agar mampu mengatasi kekurangan energi terutama energi listrik yang menjadi kendala utama pembangunan daerah itu.

         Selain pohon jarak dan sapi, menurut dia, lahan tersebut juga akan ditanami berbagai tanaman pangan, seperti sayuran, buah-buahan, bumbu dapur dan berbagai tanaman kebutuhan sehari-hari.

         "Kami juga akan mencoba menanam pohon kinaf. Pohon ini merupakan bahan baku pembuatan kertas uang yang memiliki kualitas terbaik dan nilai ekonomis tinggi," ujarnya.

         Jika program ini berhasil, pihaknya akan mengembangkan dan mencoba menerapkan di daerah lain dengan mengembangkan lahan serupa untuk memenuhi kebutuhan energi yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat setempat.

         Menurut dia, upaya tersebut diharapkan mampu menjadi contoh bagi warga untuk memenuhi kebutuhan energi karena sampai saat ini sektor energi baru terbarukan baru mencapai 5,7 persen untuk memenuhi kebutuhan warga dan diharapkan pada 2025 bisa mencapai 25 persen sesuai yang ditargetkan Pemkab.

         Ia mengatakan, ke depan akan dikembangkan energi baru terbarukan seperti kotoran ternak, cangkang sawit, limbah cair sawit, energi surya, jarak, buah nyamlung dan lainnya yang ada di daerah setempat.

         "Meskipun hanya menghasilkan maksimal dua mega watt, namun jumlah tersebut kami perkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar, dan kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar upaya mengoptimalkan potensi lahan untuk enegi terbarukan ini mampu menjawab kebutuhan energi warga,"
    Ia mengharapkan, Pemkab secara berkelanjutan melanjutkan dan meningkatkan berbagai upaya pengembalian kelestarian lingkungan yang sudah rusak parah karena penambangan bijih timah yang kurang memperhatikan lingkungan baik yang dilakukan perusahaan maupun warga.

         "Kami ingin pengembalian kelestarian lingkungan bukan sekedar menutup lahan atau kolong-kolong bekas tambang dan menanami kembali, namun kami ingin masyarakat dapat terlibat langsung dan merasakan manfaat pengembalian lahan tersebut untuk peningkatan kesejahteraan," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News