Pemkab Bangka Barat Lakukan Pembahasan Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri

Muntok,(25/02) - Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri bersama Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala Polri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M. HH-14 HH 05.05 tahun 2020 nomor 690 tahun 2020 nomor 264 tahun 2020 nomor KB/3/XII/2020 nomor 320 tahun 2020, pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Kantor Kesbangpol melaksanakan rapat pembahasan pada Kamis, 25 Februari 2021.
Keputusan bersama itu adalah tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
Rapat dihadiri oleh Asisten Administrasi dan Umum, Kepala Kesbangpol, Kasat Intel Polres, kasat Intel Kajari, Pasi Intel Kodim, Kaposda BIN Bangka Barat, Dantim subsatgas Babel BAIS TNI, Kepala bkpsdmd, Kasatpol PP.
Rapat bertempat di ruang kerja Asisten bidang Administrasi dan Umum.
Lebih lanjut, agenda rapat membahas tentang surat edaran bersama MenpanRB dan Kepala BKN tentang Larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan /atau organisasi kemasyarakatan hang dicabut status badan hukumnya.
Sesuai dengan SE tersebut, ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar wajib setia dan taat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.
Dalam hal ini, disebutkan bahwa ASN yang berafiliasi dan atau mendukung organisasi terlarang dan atau ormas yang dicabut status badan hukumnya dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan ASN, sehingga patut untuk di cegah.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
Wahyu Pratiwi