Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Dayabaru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315

Telp 0716 7323062 || Fax 0716 7323062
Antoni Pasaribu, S. Pd
196508261989031008
IVc / Pembina Utama Muda
S1
  1. TUPOKSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

 

  1. TUGAS POKOK

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

 

  1. FUNGSI
  1. penyusunan kebijakan teknis tentang manajemen kepegawaian serta diklat kepegawaian seluruh perangkat dalam lingkup Pemerintah Daerah;
  2. pemantauan, evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan pelaksanaan manajemen kepegawaian;
  3. penyelenggaraan pengangkatan, penempatan serta mutasi pegawai dalam lingkup perangkat Pemerintah Daerah;
  4. penyelenggaran pengadaan dan penempatan pegawai melalui sistem seleksi terbuka;
  5. penyelenggaraan uji kompetensi dan penilaian kompetensi ASN daerah;
  6. penyelenggaraan kepengurusan pemberhentian serta pensiun;
  7. penyelenggaraan sistem informasi layanan kepegawaian;
  8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN daerah;
  9. peningkatan pembinaan, kinerja dan layanan kesejahteraan ASN Daerah;
  10. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  11. melaksanakan kegiatan lain dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai petunjuk Bupati Bangka Barat

 

ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dari Penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, Ada 4 permasalahan pokok yang dapat diidentifIkasikan menjadi isu strategis yang harus segera dicarikan solusi penyelesaiannya :

  1. Kinerja ASN;
  2. Kompetensi;
  3. Disiplin ASN; dan
  4. Kualifikasi ASN.

Dari keempat isu tersebut, berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) Tim Penyusun Renstra BKPSDM 2021-2026, maka dirumuskan isu utama menjadi isu strategis yang mengakomodir semua permasalahan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu : Kinerja ASN yang disebabkan oleh “Rendahnya Profesionalitas Aparatur“.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

 

Sasaran utama dalam meningkatkan profesionalitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu meningkatnya kualifikasi, kompetensi aparatur serta meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur. Untuk mencapai kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dilaksanakan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Program yang ditetapkan merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program teknis, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program rutin BKPSDM dengan 2 (dua) indikator yaitu:

  1. Nilai SAKIP PD
  2. Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat (Kepegawaian)
  1. Program Kepegawaian Daerah.

Program Kepegawaian Daerah diarahkan untuk Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan & Formasi, dan Meningkatkan ASN yang memiliki disiplin dan kinerja minimal baik.

Indikator kinerja program yaitu:

  1. Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi.

Indikator ini dicapai melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi ASN dengan subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian; Kegiatan Administrasi Kepegawaian dengan subkegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN, subkegiatan Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian, subkegiatan Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN, subkegiatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun, dan subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; Kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN dengan subkegiatan Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya), subkegiatan Fasilitasi Profesi ASN; Kegiatan Pengembangan Karir ASN dengan subkegiatan Pengembangan Karir dan Promosi ASN, dan subkegiatan Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir.

  1. Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi Pegawai.

Indikator ini dicapai melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN dengan subkegiatan Pengembangan Penilaian Kinerja ASN; Kegiatan Pembinaan ASN dengan subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN, subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dan subkegiatan Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan.

  1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Indikator kinerja program ini adalah Persentase ASN yang meningkat kompetensinya. Indikator ini dicapai melalui Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan subkegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Konkuren, Pemerintahan Umum, subkegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; serta Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan subkegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional, subkegiatan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi, subkegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar, dan subkegiatan Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga.

  1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (31 Desember 2019-sekarang);
  2. Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Barat (11 Juni-31 Desember 2019);
  3. Kepala Bagian Pembangungan dan Perekonomian (23 agustus 2017-11 Juni 2019.
Kategori SKPD: 
Badan