Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Daya Baru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315

Safrizal, S.E
19740323 200604 1 007
IVa / Pembina
S1

ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dari Penjabaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, ada 15 permasalahan pokok yang dapat diidentifIkasikan menjadi isu strategis yang harus segera dicarikan solusi penyelesaiannya :

 

  1. Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung kegiatan; Sarana prasarana yang ada saat ini belum memadai, dibandingkan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi, sehingga diharapkan kedepan diperlukan perbaikan, penggantian dan melakukan penghapusan sarana prasarana yang tidak efisien.
  2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; Sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan dalam mencapai target program, kondisi saat ini sangat kurang, sehingga diharapkan ada pengisian SDM yang mumpuni dan memadai komptensinya.
  3. Dukungan anggaran belum mampu mengakomodir pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal; Anggaran program kegiatan pada Badan Kesbangpol, belum sepenuhnya dapat mengakomodir kegiatan yang mendukung target program.
  4. Isu terorisme dan maraknya penyebaran paham radikalisme baik radikal kanan, radikal kiri (komunisme) dan radikal lainnya (separatisme) menjadi ancaman bagi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta keutuhan NKRI; Berdasarkan data-data yang didapatkan dari koordinasi ditingkat Forkominda, menunjukkan adanya isu teroris, paham radikal yang berkembang dimasyarakat.
  5. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  6. Pendidikan politik bagi masyarakat belum optimal; Pengetahuan dan pemahaman politik bagi masyarakat dirasakan belum optimal, hal iniditandai dengan banyaknya masyarakat tidak ambil pusing (masa bodoh) dengan kegiatan2 perpolitikan di Indonesia.
  7. Potensi timbulnya konflik dan penurunan nilai-nilai kearifan local yang disebabkan oleh kemajemukan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat; sebagai salah pintu gerbang masuk ke pulau Bangka dari puluan sumatera sekaligus sebagai kota pariwisata, kota budaya, kota perjuangan dan sebagai kota tambang, menjadikan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara berada dan tinggal, dimana mereka membawa serta adat istiadat, kebiasaanyang berbeda-beda. Dengan kondisi yang demikian kemungkinan terjadi gesekan-gesekan kemungkinan besar akan terjadi.
  8. Potensi konflik yang disebabkan oleh masalah pertambangan antara penduduk asli dan datangan yang akan menimbulkan terjadinya potensi konflik.
  9. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba.
  10. Pelaksanaan Pembinaan Politik perlu dilaksanakan secara optimal melalui pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Partai Politik, Kegiatan Penyelenggaraan Desk Pilkada, dan Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya.
  11. Sedangkan ormas yang memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan masih berlaku di Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2008-2020.
  12. Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA, dan Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing.
  13. Pelaksanaan Ketahanan Sosial dan Ekonomi perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional, dan Kegiatan Pembinaan Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya Dalam Rangka Mendorong Ketahanan Nasional.
  14. Pelaksanaan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan perlu dilaksanakkan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Kewarganegaraan, dan Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
  15. Pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan perlu dilaksanaan secara optimal melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana kerja, dan perencanaan yang berorientasi kepada hasil kinerja.

TUPOKSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.      TUGAS POKOK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

2.      FUNGSI

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspdaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pelaksanaan koordinasidi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspdaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspdaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pelaksanaan Fasilitasi forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  6. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu:

  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
  2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
  4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.
  6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.
  1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (30 Agustus 2021 - sekarang);
  2. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (31 Desember 2019 - 30 Agustus 2021);
  3. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (13 Oktober 2017 - 31 Desember 2019).  
Kategori SKPD: 
Badan