Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Dayabaru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315

bappeda_babar@yahoo.co.id
H.M. Effendi, S.E,M.M.
19620712 198603 1 014
IVc / Pembina Utama Muda
S2

Selayang Pandang Tentang Satuan Kerja :

Perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat 2 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra memuat tujuan, Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya Perangkat Darah.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai salah satu unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. 

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam periode 2016-2021 ke depan secara umum meliputi : perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah di Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan, evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Disamping itu, tantangan internal untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, juga merupakan tantangan tersendiri yang penting untuk diperhatikan.

MOTTO

“ KERJA KERAS, CERDAS, JUJUR, BERDASARKAN KEKELUARGAAN DAN KEBERSAMAAN”

 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

  1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. perumusan Kebijakan dan penyusunan, pelaksanaan kebijakan Daerah urusan Perencanaan Pembangunan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang bersifat spesifik;
  2. pengampuhan di bidang Perencanaan dan pengendalian Pembangunan pembangunan Daerah;
  3. pelaksanaan kerjasama Penelitian dan Pengembangan Daerah.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah terdiri Kepala Badan, Sekretariat, 2 (dua) sub bagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yaitu :

  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. 
  1. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi:
  1. Sub Bidang  Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  2. Sub Bidang  Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  3. Sub Bidang  Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III.
  1. Bidang Sosial,Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
  1. Sub Bidang  Sosial, Budaya dan Pemerintahan I;
  2. Sub Bidang  Sosial, Budaya dan Pemerintahan II;
  3. Sub Bidang  Sosial, Budaya dan Pemerintahan III.
  1. Bidang Perencanaan, evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, membawahi:
  1. Sub Bidang  Perencanaan dan Analisis Perencanaan;
  2. Sub Bidang  Pengendalian dan Evaluasi;
  3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, membawahi:
  1. Sub Bidang  Sosial dan Pemerintahan;
  2. Sub Bidang  Ekonomi dan Pembangunan;
  3. Sub Bidang  Inovasi dan Teknologi.
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Sedangkan tugas dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

  1. SEKRETARIAT

Tugas :

1.1 Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan PengembanganDaerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan Daerah, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat dan rumah tangga serta pembuatan laporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

  1.  

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

  1. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  2. pengoordinasian proses verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
  3. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
  4. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
  5. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  6.    pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  7. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD;
  8. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  9.    pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
  10.    pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya;
  11. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
  12.    pengoordinasian pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
  13. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
  14. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
  15. pengoordinasian penyusunan, Perencanaan dan pengembangan fungsi penelitian dan Pengembangan Daerah;
  16. pengoordinasian pelaksanaan, pengkajian,  penganalisaan bidang   penelitian dan pengembangan Daerah;
  17. pengoordinasianpelaksanaan, pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan penelitian dan Pengembangan Daerah;
  18. pengoordinasian, pelaksanaan kegiatan sub-sub bagian yang ada dalam lingkup kerjanya dan bertanggung  jawab atas kelancaran  pelaksanaan tugas;
  19. penyelenggaraan tata usaha kantor, urusan rumah tangga, kepegawaian dan, keuangan dan aset;
  20.    penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
  21. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  22. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
  23. penyelenggaraan urusan efisiensi kerja.
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:
  1. melaksanakan tata usaha kantor, urusan rumah tangga dan kepegawaian;
  2. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
  3. mengkoordinir, melaksanakan kegiatan sub bagian;
  4. melaksanakan pengadaan  dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  5. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat/kearsipan;
  6. menyelenggarakan dan mengurus perjalanan dinas;
  7. menyusun perencanaan umum dan kebutuhan pelaksanaan tugas kedinasan dan memonitor pelaksanaannya.
  1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:
  1. melaksanakan penyusunan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
  2. melaksanakan penyusunan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
  3. melaksanakan penghimpunan, mengolah dan menyajikan data kegiatan Badan Perencana Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
  4. melaksanakan administrasi dan verifikasi serta pelaporan keuangan Badan;
  5. melaksanakan penatausahaan aset Badan;
  6. melaksanakan administrasi serta pembuatan daftar permintaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
  7. menyelenggarakan tata usaha keuangan dan aset serta  menyusun laporan pertanggungjawaban;
  8. mengkoordinir, melaksanakan kegiatan sub bagian;
  9. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugas kepada Sekretaris tentang langkah yang perlu diambil.
  1. BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
  1. Tugas

Dipimpin oleh Kepala Bidang Sosal, Budaya dan Pemerintahan yang mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

  1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

  1. pengoordinasian penyusunan dokumen perancanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  2. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  3. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  4. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  5. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan kabupaten lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  6. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  7. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  8. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  9. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  10. pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  11. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat lingkup bidang Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  1. Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan I mempunyai tugas:
  1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah(RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  2. menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  6. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  7. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  8. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  9. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  10. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  11. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  12. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2).    Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan II mempunyai tugas:

  1. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  2. menganalisadan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  3. merencanakanpelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPDurusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDurusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  6.      merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerahurusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  7.      merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsiurusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  8. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerahurusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  9. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  10. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  11. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keuangan (BPKAD & BP2RD), Sekretariat Dewan;
  12. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3).     Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan III mempunyai tugas:

  1.  merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  2. menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  3. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDurusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  6. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerahurusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  7. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  8. merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  9. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerahurusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  10. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  11. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Kecamatan;
  12. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
  1. BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
  1. Tugas

Dipimpin oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

  1.  
  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan  Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai  fungsi:
    1.  pengoordinasian penyusunan dokumen perancanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    2.  pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerahlingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    3.  pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    4.  pengoordinasian  sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDlingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    5.  pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga di provinsi dan kabupaten lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    6.  pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    7.  pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat   daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    8.  pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    9.  pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    10.  pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

1).    Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan I  mempunyai tugas:

  1.  merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  2.  menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat DaerahUrusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  3.  merencanakan pelaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  4.  merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  5.  membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  6.  merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  7.  merencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  8.  merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  9.  melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  10.  melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  11.  mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Modal, Perizinan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
  12.  melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2).   Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan II  mempunyai tugas:

  1.  merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  2.  menganalisa dan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  3.  merencanakan pelaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  4.  merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDUrusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  5.  membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  6.  merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerahUrusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  7.  merencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionalUrusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  8.  merencanakan dan melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  9.  melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  10.  melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  11.  mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan,  Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  12.  melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3).   Sub Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan III mempunyai tugas:

  1.  merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2.  menganalisavdan memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat DaerahUrusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  3.  merencanakan pelaksanakan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  4.  merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMDUrusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  5.  membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6.  merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerahUrusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  7.  merencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasionalUrusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  8.  merencanakan dan melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  9.  melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  10.  melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  11.  mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  12.  melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
  1. BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
  1. Tugas

Dipimpin oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dibidang perencanaan, pelaporan dan pengendalian pembangunan Daerah dan melaksanakan penyusunan data dan  informasi Pembangunan Daerah.

  1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  2. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  3. pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  4. Pelaksanaan fasilitasi partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah;
  5. Pengelolaan sistem penyusunan, pengendalian dan evaluasi  perencanaan pembangunan Daerah;
  6. Pengoordinasian penyusunan pelaporan pemerintahan Daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  7. Pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah;
  8. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  9. Pembinaan kepada staf.

    1).      Sub Bidang  Perencanaan dan Analisis Perencanaan mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana kerja di Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan;
  2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  4. melakukan pengendalian dan evaluasi di Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Perencanaan;
  5. melakukan pembinaan kepada staf;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

           2).   Sub Bidang  Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana kerja di Sub Bidang pengendalian dan evaluasi;
  2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
  4. melakukan pengendalian dan evaluasidi Sub Bidang pengendalian dan evaluasi;
  5. melakukan pembinaan kepada staf;
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

      3).   Sub Bidang  Data dan Pelaporan mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana kerja di Sub Bidang data Pelaporan;
  2. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, pengelolaan dan pemanfaatan data perencanaan pembangunan Daerah;
  3. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan data perencanaan pembangunan Daerah;
  4. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di subbidang data dan Pelaporan;
  5. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pemerintah Daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. mengelola data perencanaan pembangunan daerah;
  7. mengelola sistem informasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  8. melakukan pembinaan kepada staf;
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
  1. Tugas

Dipimpin oleh Kepala bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi, yang mempunyai tugas melaksanakan kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung.

  1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Kebijakan kelitbangan utama dan penunjang;
  2. penyusunan perencanaan induk dan tahunan  penelitian dan pengembangan Daerah;
  3. pelaksanaan kelitbangan Pemerintahan Daerah;
  4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah;
  5. pelaksanaan fasilitasi dan inovasi Daerah;
  6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
  7. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan Daerah;
  8. memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan Daerah;
  9. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat Daerah melalui kepala Badan;
  10. melaksanakan administrasi kelitbangan;
  11. menyiapkan administrasi rekomendasi penelitian dan pendampingan bagi setiap orang/ lembaga untuk diterbitkan ijin penelitian oleh pejabat yang berwenang;
  12. penyiapan administrasi untuk meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh setiap orang/lembaga;
  13. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
  1. Sub Bidang  Sosial dan Pemerintahan  mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
    2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
    3. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
    4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
    5. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
    6. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan; dan;
    7. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
  2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:
    1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
    2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
    3. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
    4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
    5. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.
  3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitas dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  2. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
  5. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  6. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
  8. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan.
  1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
    1. Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dapat ditetapkan Jabatan fungsional Tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
    2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan.
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator Pejabat Fungsional Tertentu.
    4. Koordinator Pejabat Fungsional Tertentu berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
    5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

 

  1. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
    1. Pada Organisasi Badan Perencanan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.
    2. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Perencanan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Program Kerja BP4D:

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  6. Program Perencanaan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  7. Program Pengembangan Data dan Informasi;
  8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Budaya;
  10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Setrategis Cepat Tumbuh;
  11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
  12. Program Perencanan Tata Ruang
  13. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; 
  14. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.

ISU STRATEGIS:

1.       Belum optimalnya kapasitas SDM perencana/penyusun perencanaan pembangunan; 

2.       Belum efektifnya perencanaan pembangunan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan;

3.       Belum optimalnya perencanaan pembangunan sektoral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Bidang Fisik dan Prasarana, serta Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

4.       Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah;

5.       Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan Perangkat Daerah lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran.

Kategori SKPD: 
Badan