Bagian Hukum

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat
Jl. Daya Baru, Pal. 4 Muntok - Bangka

Telp. (0716) 7323046 || Fax. (0716) 7323046
Sanudin, S.H
197909162005011009
IVa / Pembina
S1

Bahwa dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah , diperlukan suatu organisasi perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing unsur perangkat daerah tersebut. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Bangka Barat sebagai salah satu unsur perangkat daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang hukum. Sasaran yang ingin dicapai dalam bidang hukum adalah penciptaan dan penataan peraturan perundang-undangan di daerah sebagai landasan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat .

Adapun strategi untuk mencapai sasaran dalam Bidang Hukum adalah terwujudnya sistem hukum daerah.dalam kerangka sistem hukum nasional yang terpadu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Hukum masyarakat terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta meningkatkan pelayanan konsultasi hukum terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaannya bagian hukum sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat berupaya meningkatkan intergitas dan kredibilitas sehingga dapat bekerja secara efisien dan profesional.

Dasar Hukum pembentukan Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

 

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian hukum mempunyai tigas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumntasi dan informasi.

Bagian Hukum memiliki wewenang :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  3. Penyiapan bahan pengooedinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumenyasi dan informasi; dan
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

PROGRAM KERJA

Beberapa program kerja yang dilaksananan oleh bagian Hukum antara lain :

  1. Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
  2. Mengoordinasikan Perumusan Rancangan Produk Hukum Daerah dan menelaahnya;
  3. Mengoordinasikan unit kerja/instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah;
  4. Menyiapkan rancangan peroduk hukum daerah;
  5. Memantau dan menganalisa perkembangan hukum dan peraturan Perundang-undnagan yang berhubungan dengan Peraturan Daerah dan tugas Pemerintah Daerah;
  6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang peraturan perundang-undnagan;
  7. Memberikan pendapat atau kajian hukum dalam hal penafsiran dan penerapan ketentuan dalam produk hukum daerah;
  8. Menyiapkan pedoman dalam penyelanggaraan Pemerintah Kecamayan, Kelurahan dan Desa yang belum jelas;
  9. Menyusun rancangan pedoman oelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah yang belum jelas;
  10. Menyiapkan penu]yuluhan dan pemasyarakatan hukum;
  11. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyukuhan terpadu dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
  12. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengkajian produk-produk Hukum daerah;
  13. Melaksanakan verifikasi dan pengkajian produk-produk hukum pusat dan daerah;
  14. Mengelola sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  15. Menyebarkan Produk-produk Hukum yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Berita Daerah;
  16. Melaksanakan administrasi dan dokumentasi kegiatan pengkajian dan dokumentasi serta ketatausahaan bagian hukum.

 

ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis di Bagian Hukum yang dihadapi antara lain :

  1. Tindak lanjut atas di undangkannya Undang-undang Cipta Kerja yang berdampak pada peraturan Daerah terkait perizinan berudaha dan investasi;
  2. Optimalisasi instansi pembentukan Tindak Hukum daerah dengan melibatkan instansi lain sesuai Peraturan Perundang-undanagan;
  3. Pemanfaatan media elektronik dalam penyebarluasan informasi hukum.
Kategori SKPD: 
Bagian Setda