Bangka Barat jajaki kerja sama pengelolaan kawasan menara suar Tanjungkalian

Mentok- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penjajakan kemungkinan kerja sama dalam pengelolaan kawasan menara suar Tanjungkalian, Mentok, agar bisa meningkatkan kepariwisataan daerah. "Untuk merealisasikan rencana tersebut, pada Rabu (9/6) Pemkab Bangka Barat yang dipimpin Bupati Sukirman melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta," kata Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Barat, Novaroly di Mentok, Senin.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan yang dipimpin Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rusli Rahim tersebut dibahas beberapa kemungkinan yang bisa dikerjasamakan untuk pengelolaan kawasan Menara Suar Tanjungkalian. Dalam hal ini, Pemkab Bangka Barat mendorong adanya kerja sama dalam pemanfaatan dan penataan lingkungan sekitar kawasan menara dengan konsep untuk memajukan pariwisata dan UMKM yang ada di lokasi itu. "Dalam pengelolaan kawasan ini nantinya kita minta adanya kerja sama penggunaan lahan antara Direktorat Navigasi dengan Pemda Bangka Barat," katanya. Dalam kerja sama itu tidaklah mudah karena kawasan menara suar Tanjungkalian merupakan kawasan strategis untuk menunjang navigasi kapal yang melintas di Selat Bangka. Namun, kata dia, dalam rencana penataan lingkungan kawasan Menara Tanjungkalian tersebut Direktur Kenavigasian Perhubungan Laut akan melakukan koordinasi dengan Direktur Kepelabuhanan terkait kewenangan. "Sebagai tindak lanjutnya, kita akan bersama-sama menjadwalkan kunjungan ke lokus bersama Distrik Navigasi Kelas I Palembang," katanya.

Melalui kunjungan koordinasi itu diharapkan nantinya akan ada tindak lanjut dalam bentuk kerja sama antara Pemkab Bangka Barat dengan Direktorat Navigasi dalam pengelolaan dan penataan kawasan Menara Suar Tanjungkalian di Mentok. "Dengan adanya kerja sama kita berharap kawasan tersebut akan bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dan tentunya akan memberikan dampak positif dalam pembangunan kepariwisataan daerah," kata dia. Selain membahas rencana pengelolaan kawasan Menara Suar Tanjungkalian, pada kesempatan itu juga dibahas kemungkinan kerja sama pengembangan kawasan Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Feri, Pelabuhan Tanjungkalian. "Saat ini Pemkab Bangka Barat memiliki sekitar empat hektare lahan di sekitar Pelabuhan Tanjungkalian yang bisa dimanfaatkan untuk parkir, rest area, ruang VIP dan lainnya," katanya. Ia menjelaskan, Pelabuhan Tanjungkalian merupakan pintu gerbang utama penyeberangan Pulau Bangka-Sumatera dan selalu ramai, terutama pada saat hari besar keagamaan dan masa libur. "Penyeberangan di Pelabuhan Tanjungkalian juga merupakan salah satu titik pantau saat lebaran, natal dan tahun baru," Novaroly menambahkan. Sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), status peruntukan lahan yang dimiliki Pemkab Bangka Barat di kawasan itu masuk dalam wilayah pariwisata dan bisa dikembangkan dengan konsep penyeberangan feri berbasis agro wisata.

"Pada kesempatan itu juga disinggung terkait kemungkinan rencana adanya penambahan satu dermaga," kata dia. Novaroly mengatakan, terkait konsep keinginan Pemkab melakukan pengembangan di kawasan itu disambut baik perwakilan ASDP Pusat dan akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat melalui rapat koordinasi agar lebih rinci apa-apa saja yang akan dikerjasamakan. "Begitu juga dengan rencana revitalisasi Pelabuhan Laut Mentok sebagai alternatif pengembangan pelabuhan menjadi pelabuhan rakyat yang dikombinasikan dengan pengembangan pariwisata haritage, UMKM dan jasa," katanya. Hasil kegiatan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Mentok perlu dilakukan peninjauan kembali karena adanya perubahan hirarki dari status pelabuhan pengumpul menjadi pelabuhan pengumpan regional, dalam hal ini menjadi kewenangan gubernur. "Dan saat ini sedang dalam proses peninjauan kembali untuk menjadi pelabuhan pengumpan lokal, dalam hal ini nantinya akan menjadi kewenangan Bupati Bangka Barat, sesuai konsep Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) klaster Eropa Kota Mentok," katanya.

Sumber: 
Diskominfo