Dinas Komunikasi dan Informatika

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Dayabaru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315

Telp. (0716) 7323016 - 7323017 || Fax. (0716) 7323017
info@bangkabaratkab.go.id
Muhammmad Kaidi , S.E.
19670408 199403 1 006
IVc / Pembina Utama Muda
S1

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat dibentuk pada tahun 2017

Dasar Hukum Pembentukan:

  1. UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  2. UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat
  6. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Susunan Organisasi

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  3. Bidang Penyelenggaraan E-Government Membawahi;
    1. Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika
    2. Seksi Aplikasi, Telematika dan Keamanan Informasi
  4. Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan Membawahi ;
    1. Seksi Pemberdayaan TIK dan Pengelolaan Penyediaan Informasi Publik
    2. Seksi Kehumasan dan Kemitraan 
  5. Bidang Statistik dan Persandian
    1. Seksi Perangkat dan Administrasi Persandian
    2. Seksi Pengolahan Data Statistik
  6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat No 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

  1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika di wilayahnya serta membina hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan.

  1. Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan fungsi dan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan dan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan adminstrasi dan fungsional.

  • melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretariat meyelenggarakan  fungsi:
  1. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan secretariat yang berbasis kinerja;
  2. Pengkoordinasian rencana program kerja dan kegiatan dinas;
  3. Penyusunan perumusan kebijakan umum dan teknis dibidang secretariat;
  4. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis dinas;
  5. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana- rencana kegiatan dan anggaran dinas;
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit- unit organisasi dilingkungan dinas;
  7. Penyusunan rencana kerja sama dinas;
  8. Penyusunan penetapan kinerja dinas;
  9. Penyusunan laporan keuangan dinas;
  10. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  11. Pelaksanaan analisis dan menyajikan data dinas;
  12. Pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi kompetensi dan seksi pegawai dinas;
  13. Penerapan dan pengembangan sistem informasi dinas;
  14. Pemantauan, pengendalian dan pengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas;
  15. Penyusun laporan dan akuntabilitas kinerja dinas;
  16. Penyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  17. Penyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
  18. Pengelola keuangan, kepegawaian, surat- menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
  19. Pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional;
  20. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sekretariat;
  21. Pelaksanaan monitoring, evaluasi an pelaporan tugas dan kegiatan dinas dan sekterariat.

Bagian Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

  1. Sub Bidang Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah.
  2. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor;
  3. Menyiapkan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta operasional kantor;
  4. Menyusun daftar usulan kegiatan;
  5. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/ DPA dinas;
  6. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;
  7. Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan dinas;
  8. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
  9. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggraan program kerja dan kegiatan dinas;
  10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
  11. Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;
  2. Melaksanakan program dan kegiatan;
  3. Membina, mengkoordinasi, mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
  4. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan lingkup sub bagian;
  5. Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
  1. Bidang Penyelenggaran E- Government

Bidang Penyelenggaran E- Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantu di bidang teknologi informatika. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Penyelenggaran E- Government  mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja Bidang Penyelenggaran E- Government mengacu pada rencana strategis dinas;
  2. Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan infrastruktur, aplikasi dan operasional;
  3. Pelaksanaan pengkajian bahan dan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Penyelenggaraan E- Government;
  4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengembangan infrastruktur, aplikasi dan operasional; dan
  5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, kepala Bidang Penyelenggaran E- Government dibantu oleh.

  • Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika;
  • Seksi Aplikasi; Telematika dan Keamanan Informasi
  1. Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengembangan infrastruktur,dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal:
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengembangan infrastruktur dan operasional serta perawatan Teknologi Informasi;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur dan operasional dan perawatan teknologi informasi dilintas Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan nasional;
  3. Melaksanakan pengendalian terhadap pengembangan infrastruktur dan operasional serta perawatan teknoogi informasi yang telah terbangun.
  4. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur dan operasional serta perawatan teknologi informasi.
  5. Melaksanakan kebijakan strategi pengembangan infrastruktur jaringan dan data center;
  6. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis pengembangan infastruktur dan operasional dan perawatan teknologi informasi;
  7. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan infrastruktur;
  8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  10. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  11. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  12. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  13. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 

  1. Seksi Aplikasi, Telematika dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Penyelenggaran E- Government dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dalam hal:
  1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penertiban dalam rangka kelancaran dan keteraturan Aplikasi dan pengembangan informatika daerah;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penertiban dalam rangka kelancaran dan keteraturan Aplikasi dan pengembangan informatika daerah;
  3. Menyiapkan sistem aplikasi komputer yang diperlukan Perangkat Daerah;
  4. Melakukan penyajian dan pengendalian data masukan sampai data keluaran;
  5. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan informasi;
  6. Mengembangkan sarana dan prasarana Telematika dalam mendukung implementasi e- government;
  7. Meningkatkan dan melakukan pemberdayaan Sistem Informasi Informatika.

 

  1. Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) dan Kehumasan

Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) dan Kehumasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan mengacu pada rencana strategi dinas;
  2. pelaksanaan penyelenggaraan informasi publik melalui berbagai media informasi;
  3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah,swasta, perguruan tinggi, lembaga, dan komunitas masyarakat;
  4. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembangunan, pengembangan, pengendalian pemeliharaan dan pemerataan pelayanan diseminasi informasi;
  5. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan;
  6. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan;
  7. penyampaian informasi dan pengumpulan data, dokumentasi dan komunikasi;
  8. pembinaan media massa dan pemberitaan;
  9. pelayanan permintaan penerbitan kehumasan yang dibutuhkan pemerintah;

Bidang Pemberdayaan TIK dan Kehumasan terdiri dari:

  • Seksi Pemberdayaan TIK dan Pengelolaan Penyediaan Informasi Publik
  • Seksi Kehumasan dan Kemitraan
  1. Seksi Pemberdayaan TIK dan Pengelolaan Penyediaan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi publik, meliputi :
  1. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan TIK dan Pengelolaan Penyediaan Informasi Publik mengacu pada rencana strategis bidang;
  2. melaksanakan diseminasi informasi publik nasional;
  3. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pengelolaan informasi publik pembangunan;
  4. melaksanakan penyediaan, penyebaran informasi, dan koordinasi informasi pembangunan;
  5. melaksanakan diseminasi informasi publik melalui media cetak dan elektronik (Running Text, Radio, Televisi, Website dan Media Multimedia lainnya), papan informasi, majalah dinding, film serta melalui media tradisional, dan kelompok informasi masyarakat;
  6. melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan diseminasi informasi publik;
  7. menyusun laporan, evaluasi dan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan diseminasi informasi publik;
  8. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  9. melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  10. melaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  11. melaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  12. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  13. mengevaluasi release pemberitaan tentang aktivitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah;
  14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
  1. Seksi Kehumasan dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
  1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi kemitraan pada rencana strategis bidang;
  2. Melaksanakan kebijakan di bidang kemitraan meliputi hubungan kemitraan dengan pemerintah pusat, kemitraan pemerintah daerah dan kemitraan dengan berbagai lembaga seperti : perguruan tinggi, lembaga swasta, lembaga asing, perusahaan swasta melalui program CSRnya, serta dengan berbagai komunitas real maupun komunitas di dunia maya;
  3. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kemitraan;
  4. Melaksanakan koordinasi dam kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi serta berbagai lembaga swasta/ asing/ masyarakat dan berbagai komunitas;
  5. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap lembagan komunikasi sosial, lembaga komunikasi pemerintah daerah, kelompok informasi masyarakat dan semua bentuk media;
  6. Melaksanakan pembinaan kelompok informasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
  7. Melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kemitraan;
  8. Melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian hubungan kemitraan;
  9. Menyusun laporan, evaluasi dan telah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan hubungan kemitraan,
  10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
  11. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  12. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  13. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  14. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  15. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  16. mengkoordinasikan acara/kegiatan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah;
  17. melaksanakan tugas pemberitaan, informasi dan komunikasi kehumasan;
  18. mengumpulkan bahan-bahan pidato bupati untuk dijadikan buku himpunan Pidato Bupati;
  19. mengumpulkan dan enganalisa informasi untuk bahan kebijakan Bupati dan melakukan perekaman data dan pameran;
  20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
  1. Bidang Statistik dan Persandian

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Statistik dan Persandian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian;
  2. Penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di Bidang Statistik dan Persandian;
  3. Penyusunan penetapan kinerja Bidang Statistik dan Persandian;
  4. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di Bidang Statistik dan Persandian;
  5. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknis di Bidang Statistik dan Persandian;
  6. Pelaksanaan Pengembangan sistem database dan pelaporan database pemerintah;
  7. Pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi dan pengolahan data;
  8. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan system persandian dan pengolahan data;
  9. Pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman, dan petunjuk opersional di Bidang Statistik dan Persandian;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian;

 

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari:

  • Seksi Perangkat dan Administrasi Persandian
  • Seksi Pengolahan Data Statistik

 

  1. Seksi Perangkat dan Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Bidang Komunikasi di bidang telekomunikasi, persandian, meliputi:

 

  1. Menghimpun dan menelaah perundang- undangan; petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ ketentuan lain berkaitan dengan bidang telekomunikasi, pos dan persandian;
  2. Melakukan pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  3. Melakukan pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita sandi dan berita- berita lainnya;
  4. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan alat- alat sandi dan telekomunikasi;
  5. Melakukan penyelenggaran system dan pengadaan peralatan sandi skala kota;
  6. Melakukan penyelenggaran hubungan komunikasi persandian antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  7. Melakasanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
  1. Seksi Pengolahan Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Sub Bidang Data dan Statistik, meliputi:
  1. Merencanakan penyusunan program dan kegiatan seksi pengolahan data dan statistik;
  2. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengolahan data dan statistik;
  3. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pengolahan data dan statistik;
  4. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan statistik;
  5. Melaksanakan kegiatan pengolahan data statistik secara elektronik;
  6. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pengolahan data dan statistik serta merumuskan langkah- langkah pemecahannya;
  7. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan data dan statistik;
  8. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  9. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  11. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  12. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
  1. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat ditetapkan Jabatan Fungsional Tertent berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator  Pejabat Fungsional Tertentu.
  4. Koordinator Pejabat Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

 

  1. Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan media massa.
  2. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media.
  3. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi.
  4. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi.
  5. Program Pengembangan Data/ Informasi
  6. Program Pengembangan Statistik Daerah
  7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah
  • Kaur umum Kantor Departemen Penerangan Kab.Bangka tahun 1996
  • Pemeriksa Pembantu Bidang administrasi Publik dan Politik Bawasda Kab. Bangka 2001
  • Kasubbag umum dan kepegawaian Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab.Bangka 2002
  • Kasubbag umum dan perlengkapan Bawasda Bangka Barat 2004
  • Kabid Kebudayaan Dinas Perhubungan Pariwisata dan Informatika Bangka Barat 2006
  • Sekretaris Dishubparinfo Bangka Barat 2008
  • Kabag Organisasi Setda Bangka Barat 2010
  • Kadis Perkimhub Bangka Barat 2018
  • Kadis Kominfo Bangka Barat 2019-Sekarang
Kategori SKPD: 
Dinas