Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat, Pal 4, Muntok 33351

Telp. (0716) 7323080 Fax (0811) 7117171

Telp: 0716 - 7323080 || Fax: 0716 - 7323079
satupintubabar@yahoo.co.id
Rosdjumiati, SE
19621012 198611 2 002
IVc / Pembina Utama Muda
S1

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI (DPM NAKERTRANS) Kabupaten Bangka Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Memberikan Pelayanan Perizinan secara langsung kepada masyarakat.

Yang dimana DPM NAKERTRANS dahulu bernama Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SATU Pintu (KPPTSP) kemudian dirubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMMP) dibentuk berdasarkan amanat :

  1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik
  2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KPPTSP Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat & telah diresmikan oleh Bupati Bangka Barat pada tanggal 23 Desember 2009. Pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang pelimpahan kewenangan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SATU Pintu (KPPTSP) yaitu :

 

  1.  SIG (SURAT IZIN GANGGUAN)
  2.  IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)
  3.  IUP (IZIN USAHA PERIKANAN)
  4.  IT (IZIN TRAYEK)

 

Setelah KPPTSP bergabung dengan Bagian Penanaman Modal maka dibentuklah formasi baru dengan nama Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMPP). Penggabungan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2014. Setelah mengalami penggabungan, jenis perizinan yang ada di KPMPP bertambah. Pertambahan perizinan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat.

 

Dasar Hukum Pembentukan :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara  Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24  Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
  5. Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

Memutuskan (menetapkan) Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu mencakup :

  1. IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)
  2. IUP (IZIN USAHA PERIKANAN)
  3. IZIN TRAYEK
  4. LKPM (LAPORAN KERJA PENANAMAN MODAL)
  5. Kartu Kuning ( AK I )
  6. Rekomendasi pendaftaran, rekrut dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia
  7. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan ( STD-B )
  8. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Hasil Perkebunan (STD-P)

Susunan Organisasi :

 

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A terdiri dari :

 

  • KEPALA DINAS
  • SEKRETARIS DINAS, terdiri dari :
  1. Kasubag. Penyusunan Program dan Keuangan
  2. Kasubag. Umum dan Perlengkapan
  • KABID PELAYANAN PERIZINAN :
  1. Seksi Pelayanan Perizinan
  2. Seksi Pengaduan, Data dan Informasi Perizinan
  • KABID PENANAMAN MODAL :
  1. Seksi Deregulasi, Perencanaan dan Pengawasan Penanaman Modal
  2. Seksi Promosi, Kerjasama dan Pengawasan Penanaman Modal
  • KABID TENAGA KERJA :
  1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
  2. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan
  • KABID TRANSMIGRASI :
  1. Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
  2. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

 

 

 

 

VISI

Terwujudnya Pelayanan di Bidang Perizinan yang mudah, cepat, nyaman dan transparan dalam rangka meningkatkan investasi di Daerah

MISI

  • Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
  • Menciptakan Iklim Usaha yang lebih luas bagi masyarakat
  1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas.
  3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Program Kerja SKPD :

  1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perizinan
  4. Program Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat
  5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
  6. Program Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja
  7. Program Pengawasan dan Penyiapan sarana Pembangunan Kawasan Pemukiman Transmigrasi
  • CPNS Pusat DPB Staf Kec. Belinyu
  • Sekretaris Kantor Perwakilan Kec. Riau Silip
  • Kacabdin. P & K Kec. Jebus
  • Kacabdin. P & K Kec. Mentok
  • Lurah Tanjung
  • Sekretaris Camat Muntok
  • Camat Muntok
  • Kabag. Pertanahan Setda Kab. Babar
  • Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Babar
  • Kabag. Pemerintahan
  • Kadin DPM NAKERTRANS (Sekarang)
Kategori SKPD: 
Dinas