Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Dayabaru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315

Telp. (0716) 7323070 || Fax. (0716) 7323071
disperkimhub@bangkabaratkab.go.id
Hanson Riyadi, S.T.
197708292006041007
IVa / Pembina
S1- Teknik Sipil

Dasar Pembentukan :

  1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat;
  6. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat.

Struktur Organisasi :

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tipe B terdiri dari:

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Bidang Perumahan, terdiri dari:
  1. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Perumahan;
  2. Sub Koordinator Penyediaan Perumahan, Sarana, Prasarana dan Utilitas; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
  1. Sub Koordinator Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
  2. Sub Koordinator Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Bidang Perhubungan, terdiri dari:
  1. Seksi Lalu Lintas;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi :

  1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas, protokol, serta pembuatan laporan dinas.

Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat yang berbasis kinerja;
  2. pengkoordinasian program kerja dan kegiatan sekretariat berbasis kinerja;
  3. penyusunan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang sekretariat;
  4. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis dinas;
  5. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana-rencana kegiatan dan anggaran dinas;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi dilingkungan dinas;
  7. penyusunan rencana kerja sama, penetapan kinerja, laporan keuangan dinas, serta petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  8. pelaksanaan analisis dan menyajikan data dinas;
  9. penganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompentensi pegawai dinas;
  10. penerapan dan pengembangan sistem informasi dinas;
  11. pemantauan, pengendalian dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas;
  12. penyusunan laporan dan akuntabilitas kinerja dinas;
  13. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
  14. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
  15. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat dinas;
  16. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional;
  17. pengendalian dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sekretariat; dan
  18. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan dinas dan sekretariat.

 

  1. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, menkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Perumahan.

Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan Bidang Perumahan;
  2. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional Bidang Perumahan;
  3. Penyelenggaraan pengkajian program strategis Bidang Perumahan;
  4. Penyelenggaraan pengaturan, penataan, pembinaan, pembangunan dan pengendalian kegiatan Bidang Perumahan;

e.  Pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan sinkronisasi kegiatan Bidang Perumahan;

f.   Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi Bidang Perumahan;

g.  Penelaahan terhadap pengajuan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

h. Penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;

i.   Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja dan tugas Bidang Perumahan;

  1. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, menkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Kawasan Permukiman.

Bidang Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman;
  2. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional Bidang Kawasan Permukiman;
  3. Penyelenggaraan pengkajian program strategis Bidang Kawasan Permukiman;
  4. Penyelenggaraan pengaturan, penataan, pembinaan, pembangunan dan pengendalian kegiatan Bidang Kawasan Permukiman;

e.  Pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan sinkronisasi kegiatan Bidang Kawasan Permukiman;

f.   Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi Bidang Kawasan Permukiman;

g.  Penelaahan terhadap pengajuan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja dan tugas Bidang Kawasan Permukiman;

  1. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian dibidang Perhubungan, yang meliputi pedoman pelayanan umum, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perhubungan.

Bidang Perhubungan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan Bidang Perhubungan sebagai bahan penyusunan program kerja Dinas;
  2. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum, koordinasi, kerjasama, serta pembinaan di Bidang Perhubungan;

c.     pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan;

d.     pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Bidang Perhubungan;

e.     pelaksanaan penerbitan perizinan dan non perizinan di Perhubungan;

f.      pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g.     pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi di Bidang Perhubungan

h.     pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di Bidang Perhubungan.

Program Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 :

  1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
  2. Program Pengembangan Perumahan;
  3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
  4. Program Kawasan Permukiman;
  5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  6. Program Pengelolaan Pelayaran.
Kategori SKPD: 
Dinas