BANGKA BARAT ( Diskominfo ) -- Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih, S.H., pimpin rapat penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat Tahun 2021 bertempat di gedung Mahligai Betason II, Kamis, 28/4/22.
Dalam sambutannya, Bupati Bangka Barat, H. Sukirman, S.H ucapkan terima kasih kepada seluruh stake holder pembangunan serta jajaran OPD di lingkungan serta segenap pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan kerja keras dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang pembangunan di tahun 2021.
Drs. Samsir Ketua Panitia Khusus LKPJ Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan dan menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Perlu peningkatan pelayanan pasien di RSUD baik menyangkut pasien yang menunggu dan ketersediaan obat serta penambahan ambulance yang akan merujuk pasien di luar Bangka Barat;
2. Pelayanan BPJS Kesehatan gratis perlu dilakukan peningkatan sinergitas dari Puskesmas sampai ke RSUD yang saat ini masih terkendala masalah data;
3. Upaya pencapaian yang penting dalam pembangunan manusia atau IPM memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang bekualitas sesuai dengan kemampuannya;
4. Perlu membangun sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kepala OPD terutama Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga, Satuan Pamong Praja, Damkar, Dukcapil serta DLH dan dinas lainnya dalam memberikan masukan dan saran kepada DPRD.
5. Perlu meningkatkan kualitas pendidikan di Bangka Barat dengan melakukan kajian dalam menempatkan Kepala sekolah dan Para Guru dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, masa kerja dan pembayaran insentif para guru yang tepat waktu;
6. Mencapai target pendidikan yang jelas di sertai SDM yang berkualitas serta terbentuknya sinergitas antara Kepala Dinas, kecamatan serta Kepala Sekolah dan para guru;
7. Pelayanan kepada masyarakat perlu di tingkatkan oleh Dinas Dukcapil secara akurat;
8. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan kualitas kepala sekolah, Kepala Dinas dan para guru;
9. Perlu menyiapkan tenaga pendidik PNS /CPNS;
10. Melaksanakan upaya secara maksimal dalam meningkatkan PAD dengan cara mendapat objek pajak yang baru dan melakukan kajian dalam wajib pajak dan target yang saat ini masih rendah dari anggaran yang di prioritaskan;
11. Perlu upaya secara optimal dari seluruh OPD dalam memperjuangkan dana DAK dalam menyikapi terbatasnya kekurangan anggaran di OPD;
12. Memberikan kemudahan percepatan dan jaminan usaha dalam berinvestasi, perlu adanya penyampaian RDTR yang mana belum ada kejelasan dan selesai;
13. Menumbuhkembangkan UMKM dan menyediakan jaringan di desa yang masih blank untuk memudahkan komunikasi dengan pihak terkait dan dalam hal kerjasama perlu dibenahi;
14. Adanya perhatian terhadap IPAL atau air Limbah yang sudah terbangun di komunitas penduduk perlu adanya bantuan dari pusat dan harus di manfaatkan serta perlu kajian;
15. Perlunya dilakukan Bimtek Pariwisata untuk pelaku usaha wisata dalam LKPJ sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah
16. Perlu perhatian dan pelaksanaan pengelolaan TPA terhadap K3
"Saya harapkan ini bisa disetujui demi kemajuan dan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat," tutupnya.
Rapat dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Staf Ahli Bupati Bangka Barat, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Bangka Barat, Direktur PDAM Tirta Sejiran Setason Bangka Barat, dan Camat se- Bangka Barat.
