Jubir Satgas Covid Bangka Barat: Capaian Vaksinasi Dosis Pertama di Bangka Barat 55,44%

Bangka Barat, (11/10). “Capaian vaksinasi dosis pertama di Bangka Barat sebesar 55,44 %”. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Covid-19, M.Putera Kusuma, dalam penjelasannya pada rapat dengar pendapat bersama DPRD Bangka Barat, dan unsur Forkopimda untuk membahas progress vaksinasi Covid-19 dan status PPKM di Bangka Barat, Senin (11/10). Dirinya juga menerangkan bahwa untuk dosis kedua masih terdapat deviasi yang cukup besar, yaitu baru mencapai 22,26%. “Untuk vaksinasi dosis ketiga (booster) yang hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan mencapai 98,07%. kenapa belum 100% kendalanya dikarenakan ada nakes yang merupakan penyintas Covid, hamil dalam periode yang tidak memungkinkan untuk divaksin,” ujarnya.

“Ada tiga indikator besar yang menjadi penentu level PPKM dalam Imendagri No.48 Tahun 2021 yaitu indikator transmisi komunitas, indikator kapasitas respon dan indikator progress vaksinasi,” kata putera. Pada indikator transmisi komunitas terdapat tiga subindikator, pertama adalah insiden kasus konfirmasi Covid, kedua angka perawatan pasien Covid di rumah sakit, ketiga kasus Covid yang meninggal dunia. Indikator ini adalah indikator dampak yang tidak bisa kita upayakan secara ekplisit, dan sifatnya adalah statis. Indikator kapasitas respon adalah seberapa mampu suatu daerah untuk merespon pandemi, seberapa besar kekuatan yang dikeluarkan oleh suatu daerah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat, dimana subindikatornya adalah angka testing, angka tracing dan Bed Occupancy Rate (BOR) dirumah sakit. Kemudian indikator tambahan yaitu Vaksinasi, untuk vaksinasi umum minimal 50%, vaksinasi lansia minimal 40%, dalam Imendagri tersebut mengatakan bahwa suatu daerah sudah diberlakukan PPKM level II diberikan waktu dua minggu untuk bisa melakukan akselerasi pencapaian vaksinasi, apabila tidak tercapai maka akan diturunkan ke level III.

“Semua indikator-indikator ini yang terus kita upayakan untuk bisa paling tidak kita mendekati ataupun memenuhi nilai yang disyaratkan dalam rangka pemenuhan semua indikator tersebut,” tambahnya. Putra juga menjelaskan bahwa dalam pemenuhan indikator tersebut pihaknya membagi tiga peran serta masyarakat, yang pertama adalah testing, dimana semakin masyarakat menolak untuk di testing maka akan memperburuk angka indikator tersebut, yang kedua adalah tracking dan tracing semakin masyarakat menolak dan tidak jujur ketika ditanya maka kita akan dianggap kapasitas respon kita tidak memadai dan yang ketiga adalah vaksinasi semakin masyarakat tidak mau divaksinasi maka angkanya tidak akan naik-naik. “Namun pada indikator ketiga yaitu proses vaksinasi ada perubahan yang sangat signifikan pada proses vaksinasi, dimana masyarakat sudah sangat merespon dengan baik dibandingkan pada periode-periode sebelumnya. Kemenkes dan Kemendagri melihat apabila suatu daerah mampu melaksanakan proses vaksinasi diatas 70% populasi penduduknya dengan cepat maka dianggap respon suatu daerah dalam melindungi populasi rentan didaerahnya semakin baik,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan covid-19, Sidartha Gautama, menerangkan pemberlakuan Inmendagri no. 44 tahun 2021 menyebabkan vaksinasi yang sebelumnya belum masuk sebagai indikator perhitungan assessment Kemenkes dalam menentukan level PPKM sebelumnya, namun sekarang sudah menjadi indikator tambahan dalam penentuan level PPKM suatu daerah. “Untuk itulah ini menjadi sangat penting bagi kita bersama untuk menyukseskan program vaksinasi karena batasan – batasan yang diberlakukan dalam PPKM sangat bergantung dengan konsisi status daerah tersebut,” ujar Sidartha.

Menanggapi laporan dari Satgas Covid-19 terkait pelaksanaan Vaksinasi di Kabupaten Bangka Barat, Miyuni Rohantap selaku wakil ketua II DPRD Bangka Barat sekaligus pemimpin rapat mengatakan siap mendukung pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kabupaten Bangka Barat melalui konstituen di tiap wilayah telah diinstruksikan agar segera mengikuti vaksinasi. “Dalam rangka memenuhi target 70% vaksinasi penduduk maka kami merencanakan dibulan November akan melakukan reses dan kami minta didampingi oleh tenaga teknis dalam memberikan edukasi terkait vaksinasi dan penjaringan aspirasi masyarakat,” tutupnya.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
Yogie
Fotografer: 
Erwin
Editor: 
Wahyu