Pelaksanaan Rapat Percepatan Penyelesaian Akhir Pengadaan Tanah Jl. Tanjung Ular - Air Limau

Mentok-Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diwakili oleh Plt. Kepala DPUPR, M. Effendi membuka rapat percepatan penyelesaian akhir pengadaan tanah Jl. Tanjung Ular - Air Limau, Kecamatan Mentok, Senin,13/9/21.

Rapat yang bertempat di OR I Pemkab Babar ini juga dihadiri oleh Kepala BPN Kabupaten Bangka Barat, perwakilan Dinsos serta jajaran DPUPR Bangka Barat.

Plt. DPUPR, M. Effendi, menyebutkan bahwa kewenangan penerbitan sertifikat tanah tersebut adalah BPN.

"Oleh karena itu, kita tetap mengacu pada BPN yang ada di Kabupaten Bangka Barat," sebutnya.

Kepala BPN Kabupaten Bangka Barat, Janto Simanjuntak, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil musyawarah, ganti kerugian dapat berupa uang ataupun tanah pengganti.

"Bahwa hal ini telah ditindak lanjuti berdasarkan hasil musyawarah ini dengan SK penetapan untuk pengganti kerugian terhitung tanggal 13 April 2021. Di sini secara keseluruhan ada yang berupa uang dan ada juga yang berupa tanah pengganti. Berdasarkan hal ini lah kami juga sudah mengintruksikan untuk segera mencari tanah pengganti bagi tanah pemerintah desa Air Limau yang terkena dampak pembangunan jalan Tanjung Ular," Ujarnya.

Sementara itu, kepala seksi pemetaan dan inventarisasi bidang pertanahan DPUPR Bangka Barat, M. Satriansyah. T, menyebutkan pembiayaan pengadaan tanah untuk penggantian tanah kas desa dan tanah sisa pembangunan jalan Tanjung Ular - Air Limau dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2021.

"Pagu DPA (disahkan melalui mendahului perubahan III) sebesar 1 Milyar. Kemudian untuk pembayaran tanah pengganti yang di alokasikan dari MP3 sebesar 1 Milyard tersebut harus kita kelola dan selesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan," tutupnya.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
Arif
Fotografer: 
Dedy
Editor: 
Wahyu