Wabup Bangka Barat Hadiri Sosialisasi PP Nomor 5 Tahun 2021

Mentok-Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, SE., mengikuti sosialisasi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kamis, 4/11/2021. Sosialisasi bertempat di ruang Operational Room (OR) 1 Sekretariat Daerah.

Sosialisasi juga dihadiri oleh Kapolres Bangka Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dan Kabag Hukum Setda Bangka Barat.

Kepala DPMNakertrans, Rosdjumiati, SE., menjelaskan bahwa sosialisasi yang sudah dilaksanakan kedua kalinya ini mengundang pelaku usaha tambak udang dengan maksud untuk bersilatuhrami dan menambah wawasan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati mengungkapkan beberapa agenda yang akan disampaikan pada perihal pertemuan hari ini.

"pertama walet dan tambak udang yang harus kita kawal adalah persoalan perizinan dengan IPAL," katanya.

Dirinya mengemukakan bahwa Pemkab Bangka Barat dalam hal ini sudah membentuk tim percepatan untuk perusahaan tambak udang dengan walet.

“terkait itu, saya harap para pelaku usaha dapat menyelesaikan perizinannya dalam enam bulan. Selanjutnya kami akan melakukan rakor seluruh Bupati dan Wali Kota se- Bangka Belitung untuk membahas persoalan tambak udang berkenaan tentang UKL UPL,” katanya lagi.

Dirinya menegaskan bahwa jika perizinannya belum selesai maka produksi harus dihentikan.

"Hal ini berlaku untuk usaha yang sedang produksi maupun yang sedang dalam tahap pembangunan,” ucapnya.

Adapun Kapolres Bangka Barat menegaskan bahwa masalah perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, IPAL dan UKL UPL kemudian limbah dan pembebasan lahan harus dipenuhi agar keberadaan usaha bisa dilindungi seratus persen.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
Devi
Fotografer: 
Arif
Editor: 
Wahyu Pratiwi