Wakil Bupati Bangka Barat Hadiri Rakor Bulanan DPC APDESI Bangka Barat

Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, SE., menghadiri rakor bulanan yang dilaksanakan oleh DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Barat bertempat di rumah dinas wakil Bupati Bangka Barat, Selasa, 12 Oktober 2021. Kegiatan juga diadakan dalam rangka temu bicara dengan Kepala Daerah. Rakor juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, dan Pemerintahan Desa, Kepala Bagian Hukum, kepala desa dan sekretaris desa se-kabupaten Bangka Barat.

Ketua DPC ADEPSI Kabupaten Bangka Barat, Benny Asbandi, menyampaikan salah satu permasalahan yang ingin disampaikan adalah tentang purna bakti kepala desa. "Penting untuk diterbitkan peraturan Bupati ( perbup ) tentang purna bakti kepala desa dan perangkat desa. Selain itu, juga perlu adanya perbup tentang Anggaran Rumah Tangga Kepala Desa," ungkapnya. "Di samping itu, melalui forum ini kami sampaikan agar peraturan Bupati tentang tunjangan PJ. kepala desa untuk disesuaikan," tambahnya. Dirinya juga mengajukan permohonan untuk kendaraan operasional kepala desa. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati menyarankan agar terkait hal-hal yang disebutkan agar dikoordinasikan ke bagian hukum. "Untuk purna bakti bisa dilaksanakan sesuai kondisi keuangan desa masing-masing. Ini akan didiskusikan kembali dengan Bupati Bangka barat.

Sedangkan untuk peraturan Bupati bisa langsung berkoordinasi dengan bagian hukum dan untuk legal hukum akan turun langsung ke desa-desa yang akan didampingi oleh kepala dinas sosial," ujarnya Kepala Dinas sosial dan pemerintahan desa, Suradi, menyebutkan beberapa informasi yang pernah disampaikan dan permohonan kepala desa terkait vaksinasi terhadap masyarakat sudah diberikan arahan dan tanggapan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ditentukan dan disampaikan per bulan Oktober. "Ayo kita sukseskan vaksinasi. Perangkat desa akan menjadi contoh yang akan diikuti oleh masyarakat dalam rangka mensukseskan vaksinasi yang merupakan indikator penanganan keberhasilan mengenai Covid-19," tambahnya. "Selain itu, pemkab Bangka Barat bermaksud memindahkan kepesertaan Kabupaten yang diusulkan pembiayaan anggaran APBN melalui Kementerian Sosial yang bernama PBI-JK (Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional)," tutupnya.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
Devi
Fotografer: 
Erwin
Editor: 
Wahyu Pratiwi