DPRD Bangka Barat Gelar Dengar Pendapat Program UHC

DPRD Bangka Barat melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) program UHC bertempat di Ruang Rapat Banmus DPRD Bangka Barat, Senin 20 September 2021.

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babar, Miyuni Rohantap, membahas pelayanan kesehatan dalam program UHC (Universal Health Coverage) yang telah dicanangkan oleh Bupati Bangka Barat 1 Juni yang lalu.

"Dengan telah dilaksanakannya program UHC ini, kami mengharapkan masyarakat Bangka Barat dapat menikmati program pemerintah dalam menjamin hak kesehatan masyarakat yang tentunya disertai dengan peningkatan dalam hal pelayanan, baik di faskes tingkat pertama maupun di Rumah Sakit Sejiran Setason," jelasnya.

"Jangan sampai ada keluhan terkait pelayanan oleh masyarakat," ujar Miyuni.

Plt. Dirut RSUD Sejiran Setason Bangka Barat, dr. Rudi menjelaskan gambaran kondisi RSUD Sejiran Setason dan menjelaskan bahwa utang dari tahun 2018 hingga 2019 perlahan-lahan mulai terbayarkan.

"Selanjutnya, untuk kondisi jasa-jasa pelayanan dari bulan Juni 2021 hingga September 2021 sudah terbayarkan. Pembelian obat-obatan serta alkes masih terus dilakukan hingga saat ini," ujarnya.

"Lebih lanjut, saat ini RSUD Sejiran Setason masih terus mendapatkan pendapatan baru berupa hibah alkes yang diberikan oleh PT. Timah, Tbk, Kodim 0431/BB dan Gubernur Prov. Kep. Babel. Adapun saat ini RSUD Sejiran Setason sedang dalam tahap pembangunan ruangan ICCU," tutupnya.

Sementara itu, Kabid Sumberdaya Kesehatan Dinkes Kab. Bangka Barat, Muria Indriakasih, mengatakan bahwa kuota jaminan kesehatan program UHC sejak tanggal 1 Juni 2021 yaitu sebanyak 67.447 jiwa. Dirinya menerangkan sejak tanggal 1 Juni s.d September 2021 keaktifan anggota UHC telah bertambah menjadi sebanyak 73.187 jiwa sehingga total kuota menjadi 99.224 jiwa dan sisa kuota sebanyak 26.037 jiwa.

"Untuk teknis pendaftaran peserta sesuai dengan SOP yang sudah ditandatangani oleh Kadinkes Bangka Barat konsepnya adalah siapa yang sakit yang memiliki identitas Bangka Barat berobat ke Puskesmas sesuai dengan lokasinya, sedangkan untuk tindakan gawat darurat silahkan langsung ke RSUD Sejiran Setason," jelasnya.

"Persyaratan bagi masyarakat yang ingin mengikuti program UHC ini adalah penduduk Bangka Barat yang tidak terdaftar JKN, penduduk Bangka Barat yang memiliki JKN namun dalam posisi nonaktif, swasta nonaktif dengan catatan bukan perusahaan yang menunggak dimana yang bersangkutan tidak bekerja lagi di perusahan tersebut, APBN nonaktif, APBD nonaktif dan yang terakhir mandiri aktif," tutupnya.

Kepala BPJS Kab. Bangka Barat, Anugrah Mahaputra mengatakan bahwa perkembangan UHC di Bangka Barat yaitu total penduduk Kab. Bangka Barat yang telah terdaftar terhadap program UHC sebesar 97,03%, PPJ 79.391, PPU 33.915, BPI APBN 31.740, BP 2.338. Total penduduk yang tercatat dalam Dukcapil Kab. Bangka Barat yaitu sebanyak 204.577 jiwa dan total yang telah terdaftar yaitu sebanyak 198.457 jiwa. Selanjutnya, berdasarkan data BPJS Prov. Kep. Bangka Belitung, UHC Kab. Bangka Barat menempati urutan peringkat pertama se-Babel dengan 97,03% dan masih terdapat sebanyak 6.070 jiwa yang belum terdaftar dalam program UHC.

Terkait dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason, Sapi’i Rangkuti selaku kepala bagian Tata Usaha RSUD Sejiran Setason mengatakan siap melayani 24 jam silahkan hubungi nomor pelayanan yang ada (hotline : 0811-7117-783), kami siap," tutupnya.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
Yogie
Fotografer: 
Arif
Editor: 
Wahyu