Bupati Bangka Barat Terima dan Tandatangani Nota Kesepakatan dengan KPKNL Pangkalpinang

 

Bertempat di OR I Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Bupati Bangka Barat, H. Sukirman, SH., menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang sekaligus menandatangani bersama nota kesepakatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah  dan Pengurusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kedatangan Kepala KPKNL juga disertai dengan kunjungan Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung (SJB) pada 21 September 2021. 

Pada kesempatan ini, Kakanwil DJKN SJB, Surya Hadi, memberikan penjelasan terkait visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Adapun tusi teknis kami sangat beririsan dan bersinggungan dengan tusi yang ada pada Pemerintah Daerah, khususnya terkait dengan masalah aset dan keuangan daerah.Terkait Tusi teknis kami yang mungkin bisa dijalin kerjasama diantaranya yang pertama adalah pengelolaan kekayaan negara dimana kekayaan Negara meliputi kekayaan Negara yang dikuasai oleh Negara, kekayaan Negara yang dimiliki baik yang bersumber dari APBN maupun APBD,” jelasnya. 

Dirinya juga menjelaskan tentang tusi yang kedua yang terkait dengan pengelolaan aset seperti yang telah terjalin kerjasama antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, diantaranya terkait penilaian aset, dalam rangka sewa  ataupun penghapusan dalam pelaksanaan lelang.

“Untuk tusi ketiga adalah pengelolaan piutang negara kami juga bisa membantu terkait piutang daerah melalui lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), sedangkan tusi keempat adalah yang bisa kita kerjasamakan adalah terkait optimalisasi penerimaan Negara baik itu terkait penerimaan kas daerah maupun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke-kas Negara,” lanjutnya. 

Bupati Bangka Barat dalam sambutannya mengatakan dengan adanya penjelasan dari Kakanwil DJKN kami berharap terkait pengelolaan aset daerah akan terang benderang dan ilmu yang telah diberikan tidak lepas begitu saja, akan tetapi diambil manfaatnya. 

“Aset-aset daerah yang seharusnya dimanfaatkan harus dimanfaatkan, ketika tidak lebih baik dihapuskan tapi dengan cara yang transparan,” kata dia.

“Dengan adanya MOU yang kita lakukan ini bukan hanya formalitas tetapi untuk OPD terkait di bidangnya dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuannya dengan bimbingan dari DJKN ataupun KPKNL,” lanjutnya. 

“Terkait tata kelola kekayan Negara baik APBN maupun APBD yang ada di Bangka Barat ini mari kita kelola secara baik, selagi ada ahlinya disini untuk mengarahkan kita supaya tidak keliru dalam mengelola kekayaan Negara dan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Pangkalpinang terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah  dan Pengurusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Adapun nota kesepakatan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
Yogie
Fotografer: 
Virgo
Editor: 
Wahyu